Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai memperkuat basis data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintegrasikan data kependudukan untuk memastikan penerima MBG lebih tepat sasaran.

Integrasi tersebut memanfaatkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan data ini, penerima manfaat dapat dikenali secara individual, bukan sekadar dihitung berdasarkan jumlah.

Langkah tersebut juga diharapkan mengatasi persoalan data ganda. Prinsip yang hendak dibangun sederhana: satu orang, satu penerima manfaat.

Penguatan kerja sama dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026. Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan data kependudukan.

Kolaborasi BGN dan Kemendagri: Identifikasi Penerima MBG

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilansir dari Siaran Pers BGN, menjelaskan bahwa data Dukcapil dapat membantu BGN mengetahui identitas penerima manfaat secara lebih akurat.

Selama ini, pendataan program dapat berfokus pada jumlah penerima di suatu wilayah atau satuan layanan. Integrasi data memungkinkan pemerintah mengetahui siapa sebenarnya orang yang menerima manfaat tersebut.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” kata Tito.

Kemampuan mengidentifikasi penerima secara individual menjadi penting karena sasaran MBG sangat luas. Penerima tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program, termasuk ibu hamil.

Melalui pemadanan dengan data Dukcapil, identitas setiap penerima dapat diverifikasi menggunakan basis data kependudukan nasional.

Cegah Penerima MBG Tercatat Ganda

Salah satu persoalan yang hendak diselesaikan melalui integrasi data adalah duplikasi penerima manfaat.

Tito menyebut prinsip yang ingin diterapkan adalah “satu orang, satu penerima manfaat”. Artinya, satu individu tidak seharusnya tercatat lebih dari sekali dalam sistem penerima MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data MBG.

BGN, menurut dia, telah menemukan ketidaksesuaian dalam data penerima. Salah satunya berupa data ganda.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Sudaryono.

Integrasi dengan data kependudukan memungkinkan duplikasi tersebut diidentifikasi melalui identitas penduduk yang lebih konsisten.

Data Banyak Belum Tentu Sudah Dilayani

Persoalan lain ternyata bukan hanya penerima yang tercatat dua kali.

BGN juga menemukan kondisi sebaliknya. Ada nama yang sudah tercatat secara administratif sebagai penerima, tetapi faktanya belum mendapatkan layanan MBG.

“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujar Sudaryono.

Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan antara data penerima yang tercatat dan penerima yang benar-benar telah memperoleh layanan.

Dengan demikian, pemutakhiran data tidak cukup dilakukan hanya dengan membersihkan data ganda. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan.

Di sinilah pemerintah daerah memiliki peran penting. Data kependudukan yang telah dipadankan tetap membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan program pada tingkat daerah dan satuan pelayanan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” kata Sudaryono.

Integrasi Data BGN dan Kemendagri Bisa Dikembangkan ke Data Kesehatan

Integrasi data MBG tidak berhenti pada persoalan identitas penerima.

Kemendagri juga membuka kemungkinan pengembangan integrasi dengan data sektor kesehatan. Tujuannya agar perkembangan penerima manfaat dapat dipantau secara berkelanjutan.

Tito mencontohkan pemantauan perkembangan kesehatan anak melalui indikator seperti tinggi dan berat badan.

Jika dikembangkan, pendekatan tersebut dapat membuat data MBG tidak hanya menjawab pertanyaan siapa yang menerima makanan, tetapi juga membantu melihat bagaimana perkembangan kondisi penerima manfaat.

Hal ini penting karena keberhasilan program gizi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang disalurkan. Dampak program terhadap kondisi gizi penerima juga menjadi ukuran penting.

NIK Berpotensi Menjadi Kunci Ketepatan Data

Integrasi dengan Dukcapil menunjukkan semakin pentingnya identitas tunggal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada dasarnya memungkinkan satu penduduk dikenali secara unik dalam sistem administrasi kependudukan. Pemanfaatannya dapat membantu proses pemadanan dan verifikasi penerima manfaat lintas sistem.

Namun, integrasi data tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan akses, serta penggunaan data sesuai tujuan dan kewenangan masing-masing lembaga.

Data kependudukan bukan sekadar kumpulan nama dan NIK. Data tersebut merupakan data pribadi yang pemanfaatannya harus disertai tata kelola dan pengamanan yang memadai.

Karena itu, keberhasilan integrasi data MBG nantinya tidak hanya dapat dinilai dari berkurangnya data ganda. Sistem juga perlu mampu menjaga akurasi, keamanan, dan akuntabilitas pemanfaatan data.

Bila dijalankan secara konsisten, integrasi data Dukcapil dapat menjadi fondasi penting bagi MBG. Pemerintah dapat bergerak dari sekadar menghitung jumlah penerima menuju sistem yang mengetahui secara lebih pasti siapa menerima, apakah sudah dilayani, dan apakah manfaat program benar-benar sampai kepada orang yang tepat.