9. Bagaimana rintisan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Pada tahun 1950, Pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan RRT. Lima tahun setelah dibuka hubungan diplomatik tersebut,
5. Perjanjian Internasional yang Mempengaruhi Kewarganegaraan Indonesia Pertanyaan: Soal kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam perkembangannya mengalami dua produk perjanjian
1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak
南丹格朗市讯）南丹格朗市人口与民事登记局近日向当地多家孤儿院移交并发放人口与民事登记文件。该项工作在印度尼西亚公民研究院基金会（IKI 基金会）的协调与协助下开展，旨在切实保障孤儿院儿童依法享有基本行政身份权利。 本次接受相关服务的孤儿院包括位于Pamulang的 Pintu Elok 孤儿院、位于Bumi Serpong Damai的 Mekar Lestari 孤儿院，以及同样坐落于 BSD 地区的 Suaka Kasih Bunda 孤儿院。 在经历较为漫长的行政办理流程后，来自西加里曼丹省桑高县的10名儿童，以及来自南尼亚斯县的6名儿童，最终顺利转入 Pintu Elok 孤儿院，并成功办理了居民身份证。与此同时，即将升入高等院校的 Gina Anjani 和 Helga
Pencatatan Perubahan Nama adalah proses pencatatan resmi atas perubahan nama seseorang yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan penetapan pengadilan atau instansi
Akhir 2025 menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak di beberapa panti asuhan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan.
Memperhatikan keresahan sosial beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan yang selama ini dikerjakan di sisi lain rupanya masih menyimpan potensi-potensi disintegrasi bangsa. Gejolak sosial
Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kerukunan bukanlah kondisi yang hadir dengan sendirinya. Sebaliknya, stabilitas sosial dibangun melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk
“Bersinergi menuju Kearifan Bernegara”, kiranya tema tepat dalam menyikapi kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Dan berbicara mengenai kearifan bernegara, tentu tidak lepas dalam semangat persaudaraan
Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan, tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan dan menghayati suasana batin para pendiri bangsa. Dalam sidangnya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Sebagaimana diketahui, sejak zaman penjajahan, pemerintah Hindia-Belanda telah menggolong-golongkan masyarakat atas dasar etnis. Yaitu: etnis Eropa, etnis Timur Asing (Tionghoa, Arab, India, dsb), dan Orang
Penggunaan bahasa Cina di Indonesia pernah mengalami masa pelarangan yang cukup panjang. Sebelum akhirnya berubah arah menjadi kebijakan yang lebih terbuka. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan
Ketika Harus Kawin ke Hongkong Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara slametan perkawinan anak seorang kawan yang kebetulan tokoh nasional di daerah tanah abang. Kedua
Catatan kecil masalah kewarganegaraan & kependudukan Pemerintah Hindia Belanda secara politik menerapkan diskriminasi dengan menggolongkan warga masyarakat dalam: Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan Bumiputera
atatan Sembilan Belas tahun berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai
Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ? Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok pasca-kemerdekaan bukan hanya soal diplomasi, tapi juga soal identitas dan kewarganegaraan. Perbedaan asas kewarganegaraan—ius soli di Indonesia dan ius sanguinis di
Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga kepastian hukum dan pengakuan negara. Di bagian kelima dari seri Tanya Jawab ini, kita akan membahas tiga
.Administrasi kependudukan bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar setiap warga negara. Mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), akta perkawinan,
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946, terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur. Yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak
Oleh: Prasetyadji Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dilantik serta mulai
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
