Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kerukunan bukanlah kondisi yang hadir dengan sendirinya. Sebaliknya, stabilitas sosial dibangun melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk
“Bersinergi menuju Kearifan Bernegara”, kiranya tema tepat dalam menyikapi kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Dan berbicara mengenai kearifan bernegara, tentu tidak lepas dalam semangat persaudaraan
Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan, tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan dan menghayati suasana batin para pendiri bangsa. Dalam sidangnya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Sebagaimana diketahui, sejak zaman penjajahan, pemerintah Hindia-Belanda telah menggolong-golongkan masyarakat atas dasar etnis. Yaitu: etnis Eropa, etnis Timur Asing (Tionghoa, Arab, India, dsb), dan Orang
Penggunaan bahasa Cina di Indonesia pernah mengalami masa pelarangan yang cukup panjang. Sebelum akhirnya berubah arah menjadi kebijakan yang lebih terbuka. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan
Ketika Harus Kawin ke Hongkong Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara slametan perkawinan anak seorang kawan yang kebetulan tokoh nasional di daerah tanah abang. Kedua
Catatan kecil masalah kewarganegaraan & kependudukan Pemerintah Hindia Belanda secara politik menerapkan diskriminasi dengan menggolongkan warga masyarakat dalam: Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan Bumiputera
Catatan Sembilan Belas tahun berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai
Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ? Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok pasca-kemerdekaan bukan hanya soal diplomasi, tapi juga soal identitas dan kewarganegaraan. Perbedaan asas kewarganegaraan—ius soli di Indonesia dan ius sanguinis di
Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga kepastian hukum dan pengakuan negara. Di bagian kelima dari seri Tanya Jawab ini, kita akan membahas tiga
.Administrasi kependudukan bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar setiap warga negara. Mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), akta perkawinan,
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946, terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur. Yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak
Oleh: Prasetyadji Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dilantik serta mulai
. Tanya Jawab Masalah Kewarganegaraan dan Kependudukan – bagian 1 Oleh: Prasetyadji Unsur apa saja dalam pembentukan suatu Negara? Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga
. The May 31, 2024 deadline has passed for submitting naturalization applications. For children from mixed marriages who were late to apply for Indonesian citizenship.
Menjelang tahun ajaran baru 2025, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas membangun fasilitas sanitasi sehat untuk warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. TANGERANG, KOMPAS – Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas atau YDKK telah menyelesaikan
The May 31, 2024 deadline for submitting naturalization applications for children born from mixed marriages has officially passed. However, the response was far lower
Cigudeg, Bogor – 12 Juni 2024.Pagi itu, Rabu Kliwon, Epalapiana bersama sepupunya Andrian dan keponakannya yang masih berusia dua tahun menghadiri kegiatan sosialisasi serta pelayanan
Kabupaten Bogor – Kegiatan sosialisasi pemenuhan dokumen kependudukan dan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kembali digelar di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
