Pada hari Jum’at Legi, 20 Januari 2023, para peneliti Yayasan Insittut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Eddy Setiawan, Ign Mahendra Kusumaputra, dan Paschasius Hosti Prasetyadji, melakukan koordinasi
Seiring makin dekatnya agenda Pemilihan Umum 2024, mesin-mesin politik mulai digerakkan dan menghangatkan kondisi masyarakat. Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum menentukan masa kampanye, diskursus publik
Seorang warganegara memiliki hak untuk mempertahankan, maupun melepaskan kewarganegaraannya. Hal ini berlaku universal di seluruh dunia. Senin, 10 Oktober 2022 lalu misalnya. Miliarder keturunan Rusia-Israel
Dokumen kependudukan bagi sebagian orang adalah hal sepele, tapi bagi sebagian lainnya bukan hal yang mudah di dapat. Jalan berliku di tepi sawah, tanpa aspal
Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa disingkat INTI, telah menandatangani nota kesepahaman Mei lalu. Hal ini kemudian diikuti pelatihan Relawan INTI di
Kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak hasil perkawinan campuran, memiliki batas hingga usia 18 tahun. Mereka kerap disebut Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas disingkat ABG. Informasi mengenai
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja menerbitkan peraturan tentang penulisan nama. Aturan baru tentang nama ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Institut Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana kelompok lain juga merasakan dampak pandemi Covid-19. Kondisi pada 2022 memang sudah sangat membaik, dan berbagai terobosan digitalisasi telah dimulai. Akan
Jakarta, IKI KTP Digital berbasis QR Code mulai diuji coba oleh Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, KTP-el tidak lagi dicetak dalam bentuk kartu fisik, melainkan tersimpan
Meski telah menghapus berbagai diskriminasi bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraan, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015. Regulasi ini mengatur tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945, wajah politik kewarganegaraan di Hindia Belanda mengalami perubahan mendasar. Jepang hadir dengan propaganda “Asia untuk orang Asia” dan menjanjikan
Berikut ini adalah laporan saya selaku Peneliti IKI setelah menghadiri kegiatan UNHCR. Kegiatannya bertajuk Expert Roundtable Discussion, diadakan di Bangkok, 28–29 Oktober 2010. Praktik baik
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan bagaimana menjaga persatuan di tengah keragaman etnis, bahasa, dan agama. Dua gagasan besar pernah mendominasi perdebatan politik dan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
