Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli pena dan buku. Hingga persoalan
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
“Bersinergi menuju Kearifan Bernegara”, kiranya tema tepat dalam menyikapi kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Dan berbicara mengenai kearifan bernegara, tentu tidak lepas dalam semangat persaudaraan
Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan atau Convention Against Discrimination in Education (1960). Merupakan instrumen HAM internasional pertama yang secara khusus menetapkan standar global mengenai hak
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik hayati yang andal. AKPSH merupakan
Setahun telah berlalu sejak Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemendagri. Dalam lingkup sebagai Tim Nasional Stranas AKPSH meluncurkan Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data resmi penerima bantuan sosial (bansos). Data ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah, baik
Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan
Belakangan tersiar kabar bahwa banyak siswa dan guru mengeluhkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dianggap terlalu padat. Materi yang harus dipelajari tidak hanya banyak, tapi
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
