Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak. Dalam kunjungan ini, Jemsly menyoroti sejumlah
Perkawinan massal dilakukan karena masih banyak warga yang belum mengesahkan dan mencatat perkawinannya. Warganegara Indonesia ketentuan perkawinannya diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
SINGKAWANG—Warganegara Indonesia yang telah melakukan perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wajib melakukan pengesahan perkawinan melalui agama masing-masing untuk kemudian dilaporkan dan dicatat oleh
“Pemenuhan dokumen kependudukan bagi setiap Warga Negara Indonesia adalah amanat dari Undang Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang
Singkawang kota paling toleran berdasarkan indeks kota toleran dari Setara Institute. Indonesia dengan keberagamannya membutuhkan rasa saling menghargai antar berbagai kelompok yang berbeda. Baik di
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
