Coba pikirkan sebentar—siapa yang ada di kepala Anda saat mendengar istilah kelompok rentan? Mungkin orang dengan disabilitas, lansia, atau mereka yang hidup di garis kemiskinan.
Di Indonesia, keberagaman adalah kenyataan yang tak terelakkan. Kita hidup bersama dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan etnis. Namun sayangnya,
Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I 2024 baru saja rilis. Jumlah penduduk Indonesia: 282.477.584 jiwa. Yang belum kawin? 128.381.663 jiwa! Itu artinya, hampir setengah dari
Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan pada 22 Juli 2025 membawa berbagai manfaat ekonomi. Termasuk penurunan tarif impor dan peningkatan akses pasar.
Sejarah kewarganegaraan Indonesia dimulai menjelang kemerdekaan Indonesia, berbagai dinamika masa orde baru hingga perubahan arah pada era reformasi. Kewarganegaraan di Indonesia bukan sekadar status hukum.
Seiring makin dekatnya agenda Pemilihan Umum 2024, mesin-mesin politik mulai digerakkan dan menghangatkan kondisi masyarakat. Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum menentukan masa kampanye, diskursus publik
Seorang warganegara memiliki hak untuk mempertahankan, maupun melepaskan kewarganegaraannya. Hal ini berlaku universal di seluruh dunia. Senin, 10 Oktober 2022 lalu misalnya. Miliarder keturunan Rusia-Israel
Kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak hasil perkawinan campuran, memiliki batas hingga usia 18 tahun. Mereka kerap disebut Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas disingkat ABG. Informasi mengenai
Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015. Regulasi ini mengatur tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945, wajah politik kewarganegaraan di Hindia Belanda mengalami perubahan mendasar. Jepang hadir dengan propaganda “Asia untuk orang Asia” dan menjanjikan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
