loader image
021- 2510670
sekretariat@yayasan-iki.or.id

Pahlawan yang Terpinggirkan

29 views
Pahlawan yang Terpinggirkan: Tionghoa dan Indonesia Raya.
Pahlawan yang Terpinggirkan: Tionghoa dan Indonesia Raya (Ilustrasi: Chat GPT)
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Ada satu kebetulan sejarah yang mungkin jarang disadari. Setiap tahun kita mengenang pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya sebagai Hari Pahlawan. Namun, ternyata tepat tujuh belas tahun sebelumnya. Pada 10 November 1928, mingguan Sin Po memuat notasi dan syair lengkap sebuah lagu yang baru saja diperdengarkan di Kongres Pemuda II. Lagu itu kini kita kenal sebagai Indonesia Raya.

Sin Po adalah surat kabar milik orang Tionghoa. W.R. Soepratman, sang pencipta Indonesia Raya, saat itu bekerja sebagai wartawan di sana. Di bawah kekuasaan kolonial, memuat lagu yang menyerukan “Indonesia merdeka” adalah tindakan berani dengan risiko besar. Jadi, jauh sebelum arek-arek Suroboyo mengangkat senjata, sebuah surat kabar Tionghoa di Batavia sudah lebih dulu memilih berpihak pada Indonesia, tepat 98 tahun lalu. Saat Indonesia masih berupa visi dan cita-cita, belum memiliki wujud.

Setiap Hari Pahlawan, kita mengenang nama-nama besar yang memperjuangkan kemerdekaan. Namun, buku-buku pelajaran sejarah belum banyak memberi tempat bagi warga Tionghoa yang turut membuka jalan menuju Indonesia merdeka. Selain Laksamana John Lie, yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 2009, banyak di antara mereka hingga kini belum mendapat pengakuan dan nyaris tak dikenal.

Padahal, jejak kontribusi mereka tersebar di berbagai peristiwa penting, mulai dari pergerakan nasional, perumusan dasar negara, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mengenang mereka bukan berarti memisahkan sejarah berdasarkan etnis. Sebaliknya, ini adalah upaya mengembalikan bagian sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian sekaligus menegaskan bahwa Indonesia dibangun melalui perjuangan bersama berbagai golongan. Mereka adalah pahlawan Indonesia yang menunggu pengakuan.

Rumah, Rekaman, dan Surat Kabar di Balik Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap 28 Oktober memiliki jejak keterlibatan warga Tionghoa yang tidak banyak diketahui. Ikrar bersejarah itu dibacakan di sebuah rumah milik Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Rumah tersebut disewakan sebagai pondokan bagi pelajar STOVIA dan sekolah hukum. Sejumlah tokoh pergerakan pernah tinggal di sana, antara lain Amir Sjarifuddin, Muhammad Yamin, dan Assaat.

Menurut sejarawan Didi Kwartanada, pada 1959 seorang peserta kongres pernah mengusulkan kepada Presiden Sukarno agar Sie Kong Liong mendapat penghargaan atas perannya menyediakan tempat bagi peristiwa bersejarah tersebut. Namun, usulan itu tidak pernah terwujud hingga kini.

Kehadiran warga Tionghoa tidak hanya terlihat dari pemilik rumah. Di ruang kongres, sejumlah pemuda Tionghoa turut hadir, antara lain Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djin Kwie.

Kontribusi itu berlanjut setelah kongres. Lagu Indonesia Raya yang diperkenalkan Soepratman membutuhkan sarana agar dapat dikenal lebih luas. Di sinilah peran Yo Kim Tjan, pengusaha pemilik Toko Populair sekaligus sahabat Soepratman.

Brosur resmi pemerintah tentang lagu kebangsaan yang diterbitkan pada 1972 mencatat bahwa Yo Kim Tjan merekam Indonesia Raya dengan Soepratman sendiri sebagai penyanyinya. Ia kemudian berusaha mencetak rekaman tersebut dalam bentuk piringan hitam di luar negeri. Larangan pemerintah kolonial menggagalkan rencana itu. Meski demikian, ia berhasil membawa pulang satu salinan rekaman dengan selamat.

Pada akhir 1950-an, rekaman asli yang disimpannya itu diserahkan kepada negara.

Sebelumnya, Sin Po telah mengambil langkah berani dengan memuat notasi dan lirik lagu tersebut secara terbuka pada 10 November 1928. Bagi pemerintah kolonial, lagu yang menggelorakan persatuan dan kemerdekaan itu dianggap menghasut. Dengan demikian, sebuah surat kabar milik peranakan Tionghoa ikut mengambil bagian penting dalam perjalanan lagu yang kelak menjadi simbol kebangsaan Indonesia.

Lima Nama di Meja Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara dan konstitusi pada 1945, warga Tionghoa ikut hadir dalam prosesnya. Empat peranakan Tionghoa menjadi anggota BPUPK, yakni Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, dan Mr. Tan Eng Hoa. Sementara itu, Drs. Yap Tjwan Bing menjadi anggota PPKI, badan yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap keanggotaan. Gagasan mereka menyentuh berbagai sendi negara, mulai dari hak dasar warga dan sistem perwakilan rakyat hingga soal siapa yang berhak menjadi warga negara. Hal ini dapat disimak dalam buku terbitan Sekretariat Negara, 1998, berjudul Risalah Sidang-Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945.

Jejak Kontribusi Pemikiran Pahlawan yang Terpinggirkan

Tan Eng Hoa, seorang sarjana hukum, memperjuangkan agar konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Gagasan itu ia wariskan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang hingga kini menjadi dasar kebebasan sipil kita.

Oei Tjong Hauw menaruh perhatian pada kedaulatan rakyat, yang menurutnya dijalankan oleh badan-badan perwakilan (legislatif) di pusat maupun daerah. Karena itu, ia menganggap penting adanya aturan tentang cara memilih wakil-wakil rakyat di badan-badan tersebut. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa, menurut kebiasaan internasional, negara merdeka berhak menentukan sendiri siapa warganya. Kewarganegaraan harus ditetapkan dalam undang-undang, bukan ditawar-tawarkan kepada orang untuk diterima atau ditolak.

Dalam urusan kewarganegaraan, dua anggota lain membawa usulan yang berbeda. Liem Koen Hian, dalam sidang 11 Juli 1945, mengusulkan agar seluruh peranakan Tionghoa otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia dalam konstitusi. Sementara itu, Oey Tiang Tjoei mengusulkan agar setiap orang diberi kemerdekaan memilih kewarganegaraannya secara sukarela.

Beragam pandangan mereka, turut memperkaya hasil sidang-sidang untuk mempersiapkan berdirinya Indonesia tersebut. Dari hak berserikat, mekanisme pemilihan wakil rakyat, hingga dasar hukum kewarganegaraan. Jejak pemikiran mereka ikut membentuk konstitusi yang kita pedomani hari ini.

Ironisnya, nasib sebagian dari mereka tidak sebanding dengan sumbangsihnya. Yap Tjwan Bing, misalnya, menjadi korban kerusuhan anti-Tionghoa di Bandung pada 10 Mei 1963. Mobilnya dibakar dan rumahnya dirusak. Kelak ia pindah ke Amerika Serikat, karena mencari pengobatan untuk anaknya yang sakit. Bahkan ketika di Amerika ia masih aktif bersumbangsih dalam berbagai kegiatan diantaranya melalui kedutaan Indonesia di Amerika.

Hingga kini, kelima tokoh tersebut belum memperoleh gelar Pahlawan Nasional maupun Bintang Mahaputera. Salah satu bentuk penghargaan yang tercatat adalah penamaan Jalan Yap Tjwan Bing di Solo, yang diresmikan pada 2008 oleh Walikota Solo, Joko Widodo.

Rumah Petani di Tepi Citarum

Sehari sebelum Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Keduanya hendak dijauhkan dari pengaruh Jepang agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Fatmawati dan bayi Guntur juga ikut dibawa.

Di Rengasdengklok, mereka ditempatkan di rumah Djiauw Kie Siong, seorang petani kecil keturunan Tionghoa di Kampung Bojong. Rumah itu dipilih karena letaknya relatif tersembunyi dan tidak mencolok. Demi memberikan tempat bagi Sukarno dan Hatta, keluarga Djiauw sendiri mengungsi ke rumah anaknya yang berada di sebelah.

Menurut penuturan keturunannya, Djiauw Kie Siong berpesan agar keluarganya merawat rumah tersebut tanpa mengharapkan bantuan dari siapa pun.

Ia tidak meminta imbalan atas perannya dalam salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Namun, rumahnya menjadi saksi perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Ketika jasa seseorang tidak disertai tuntutan penghargaan, bukan berarti bangsa ini boleh melupakannya. Justru kita yang berkewajiban menjaga ingatan tentang pengorbanan tersebut. Bukankah ia juga layak disebut pahlawan?

Dari Medan Gerilya hingga Ruang Praktik Dokter

Setelah Proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung di berbagai daerah. Warga Tionghoa turut mengambil bagian, baik melalui perlawanan bersenjata, penyediaan logistik, maupun dukungan bagi para pejuang.

Di Pemalang, Tan Djiem Kwan memimpin Laskar Pemuda Tionghoa. Ia mengajak warga mengibarkan Merah Putih dan ikut melucuti senjata tentara Jepang.

Di Makassar, Han Lim Kwang menjadikan warung kopinya sebagai tempat rapat rahasia kelompok gerilyawan Harimau Republik. Ia sendiri juga menjadi anggota kelompok tersebut.

Sementara itu, Tang Kim Teng dan Tan Teng Hun bergabung dengan Resimen IV di Riau. Keduanya membantu memasok senjata, seragam, dan obat-obatan dari Singapura. Di Ciamis, Ong Hok Djoe, yang kemudian dikenal sebagai O. Hardjadinata, mengurus perbekalan gerilya TNI. Atas jasanya, ia menerima Bintang Gerilya pada 1965.

Perjuangan tidak selalu berlangsung di medan bersenjata. Di Solo, dr. Oen Boen Ing (1903–1982) mempertaruhkan keselamatannya untuk merawat para pejuang. Selama Agresi Militer Belanda, ia berkali-kali menembus garis tembak demi memberikan pengobatan kepada pejuang yang disembunyikan di rumah-rumah penduduk. Ia juga dikenal karena upayanya menyelundupkan penisilin untuk Jenderal Soedirman.

Setelah perang berakhir, pengabdiannya kepada masyarakat tidak berhenti. Ia tetap melayani warga miskin tanpa membedakan latar belakang mereka. Pura Mangkunegaran menganugerahinya gelar kebangsawanan pada 1975. Poliklinik yang dirintisnya kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Dr. Oen.

Kisah dr. Oen memperlihatkan bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan mengangkat senjata. Merawat mereka yang terluka, menjaga kehidupan, dan melayani masyarakat juga merupakan bentuk perjuangan bagi republik.

Perempuan Tionghoa dalam Perjuangan Kemerdekaan

Jika kontribusi laki-laki Tionghoa masih jarang dibicarakan, jejak perempuan Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan jauh lebih jarang muncul dalam ingatan publik. Padahal, mereka juga mengambil risiko besar, bahkan mempertaruhkan nyawa demi Indonesia.

Salah satu kisah yang menonjol adalah The Sin Nio dari Wonosobo. Ia menyamar sebagai laki-laki Muslim dengan nama Mochamad Moeksin agar dapat bergabung dengan Kompi 1, Batalion 4, Resimen 18. Ia menjadi satu-satunya prajurit perempuan di kompinya. Dalam perjuangan, ia menggunakan golok dan bambu runcing. Karena keterbatasan tenaga medis di garis depan, ia kemudian juga menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

Pengakuan atas perjuangannya baru datang pada 29 Juli 1976. Ia wafat pada 1985 di sebuah gubuk di Jakarta. Ironisnya, makamnya kini bahkan tidak lagi dapat dikenali.

Kisah lain datang dari Ho Wan Moy, yang dikenal pula sebagai Tika Nurwati. Saat masih remaja, ia bergabung dengan Palang Merah Indonesia dan Laskar Wanita Indonesia. Perannya tidak terbatas pada merawat pejuang yang terluka. Ia juga menjadi penunjuk jalan menuju persembunyian para pejuang di pegunungan Banjar, mengurus logistik, dan menjalankan tugas intelijen. Atas pengabdiannya, ia dianugerahi Bintang Gerilya.

Di Jawa Timur, Giam Lam Nio, yang dikenal para prajurit TNI sebagai Ibu Liem, mengelola dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan para pejuang. Ketika wafat pada 1953, ia dimakamkan dengan upacara militer. Sementara itu, di lereng Muria, Tio Ma Ay menggunakan kedok sebagai penjual roti keliling untuk mengantarkan makanan kepada para gerilyawan.

Ati Soetji: Melindungi Perempuan dan Anak Terlantar

Jauh sebelum revolusi kemerdekaan, perempuan Tionghoa juga telah berjuang melalui kerja-kerja sosial. Auw Tjoei Lan (1889–1965), misalnya, mendirikan Ati Soetji (Hati Suci) di Batavia untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Menjelang akhir 1930-an, lembaga tersebut telah mengelola dua panti asuhan, rumah perlindungan bagi bekas pekerja seks, serta sekolah keterampilan bagi perempuan miskin.

Yayasan yang dirintisnya masih berdiri hingga kini. Perjuangan Auw Tjoei Lan mengingatkan kita bahwa pengabdian kepada bangsa tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan fisik. Melindungi kelompok rentan dan memperjuangkan martabat manusia juga merupakan bagian dari perjuangan membangun masyarakat yang merdeka.

Mengingat adalah Bagian dari Kesetaraan: Pahlawan Terpinggirkan

Mengapa begitu banyak nama tersebut tenggelam dalam sejarah nasional? Jawabannya tidak sederhana. Salah satu penyebabnya adalah politik ingatan selama puluhan tahun, ketika identitas Tionghoa mengalami peminggiran dan kontribusi warga Tionghoa jarang memperoleh tempat dalam kurikulum maupun narasi resmi sejarah. Perubahan status kewarganegaraan sejumlah tokoh di tengah gejolak politik juga ikut memengaruhi bagaimana mereka dikenang.

Padahal, sejarah tidak semestinya ditentukan oleh identitas etnis atau status politik seseorang pada masa tertentu. Sie Kong Liong yang menyediakan rumah bagi Kongres Pemuda II, Djiauw Kie Siong yang memberi tempat bagi Sukarno dan Hatta menjelang Proklamasi, serta The Sin Nio yang bertempur mempertahankan republik merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kontribusi mereka tidak menjadi kurang berarti hanya karena nama-nama mereka jarang disebut.

Kisah-kisah ini bukan sekadar nostalgia sejarah. Ada persoalan kewarganegaraan yang sejak awal telah menjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa. Pertanyaan Liem Koen Hian tentang siapa yang berhak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, misalnya, masih relevan untuk memahami perjalanan panjang bangsa dalam membangun kesetaraan.

Persoalan tersebut kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih jelas melalui UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip kewarganegaraan yang tidak didasarkan pada ras dan etnis tapi pada status hukum. Sementara itu, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memperkuat jaminan kesetaraan bagi setiap warga negara.

Hari Pahlawan dan Kesetaraan Warga Negara

Namun, kesetaraan tidak cukup berhenti pada pengakuan hukum. Ia juga harus hadir dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan cara bangsa ini mengingat sejarahnya. Pengakuan terhadap kontribusi warga Tionghoa merupakan salah satu cara memastikan bahwa kesetaraan benar-benar menjadi bagian dari identitas kebangsaan.

Karena itu, pada Hari Pahlawan ini, ada tiga hal yang patut kita dorong.

  1. Pendidikan sejarah yang lebih inklusif. Sekolah dan penyusun buku pelajaran perlu memasukkan tokoh-tokoh Tionghoa dalam materi sejarah pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan. Mereka bukan tokoh tambahan, melainkan bagian dari sejarah bangsa.
  2. Pengakuan atas jasa para pejuang. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu mengkaji kemungkinan pemberian gelar atau tanda jasa kepada tokoh-tokoh yang memenuhi persyaratan, termasuk The Sin Nio yang telah diusulkan Komnas Perempuan.
  3. Mengakhiri cara pandang diskriminatif. Kita perlu berhenti mempertanyakan asal-usul etnis sesama warga negara seolah-olah ada golongan yang lebih berhak menjadi bagian dari Indonesia. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang telah kita perjuangkan dan bangun bersama untuk bangsa ini.

Pahlawan tidak ditentukan oleh nama keluarga, warna kulit, atau asal-usul etnis, melainkan oleh pengabdian dan kontribusinya bagi bangsa. Lagu kebangsaan yang kita nyanyikan setiap Senin pagi, misalnya, pernah diperjuangkan agar dapat dikenal luas melalui keberanian sejumlah orang Tionghoa.

Sudah saatnya nama dan jasa mereka memperoleh tempat yang semestinya dalam ingatan kolektif bangsa. Sebab, Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan saja. Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, dan sejarahnya harus mengingat semua yang ikut memperjuangkannya.

Tags:

Kirim opini anda disini

Kami menerima tulisan berupa opini masyarakat luas tentang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi

Klik Disini

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on