Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan bahwa konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial antara negara dan warganya. Karena itu, masyarakat perlu memahaminya agar mengetahui apa saja hak-hak yang dijamin untuk setiap warga negara. Selain itu juga perlu tahu ke mana harus mengadu ketika hak-haknya dilanggar. Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945, adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
Dikutip dari situs MKRI, pesan tersebut disampaikan Arsul dalam Dialog Konstitusi di Pendapa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kegiatan dialog tersebut diselenggarakan pada Jumat 18 September 2026. Dengan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, jajaran Forkopimda, dan kalangan perguruan tinggi.
MK sebagai Pengawal Konstitusi
Arsul menjelaskan, kontrak sosial itu tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalamnya, MK berperan sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, sekaligus pelindung hak konstitusional warga.
Ia juga memaparkan sejumlah putusan MK yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Contohnya Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit ASN, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat, serta putusan terkait perjanjian kerja dan perselisihan hubungan industrial.
Warga Bisa Menggugat Undang-Undang
Sekjen MK Heru Setiawan menambahkan, hak konstitusional adalah hak yang dijamin UUD 1945, antara lain dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Ia lalu menjelaskan tata cara mengajukan permohonan ke MK, sebagai jalan bagi warga yang merasa haknya dirugikan oleh suatu undang-undang.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mendorong warga dan sivitas akademika memanfaatkan forum ini agar makin melek Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Menurutnya, uji materi undang-undang adalah hak rakyat untuk mencari keadilan.
Lewat dialog ini, MK berharap masyarakat makin memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya, sekaligus tidak ragu menempuh jalur hukum ketika hak itu terancam. Apalagi jelas di dalam UUD NRI 1945 terdapat jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Disamping memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut.
