Saya baru saja membaca artikel Yahuza Bagawe di Al Jazeera tentang Kamerun, ternyata lebih dari 1,5 juta anak sekolah dasar disana tidak memiliki akta kelahiran. Jumlah tersebut menurut data Kementerian Pendidikan Dasar Kamerun berarti tiga dari sepuluh murid SD tanpa akta kelahiran.
Salah satu wajah di balik angka itu adalah Aissatou Bouba, ibu empat anak di Garoua 2, Kamerun utara. Bertahun-tahun lalu, anak sulungnya dipulangkan dari sekolah hanya karena keluarganya tak punya dokumen identitas hukum sebagaimana ketentuan berlaku.
Aturannya Ada, Jalannya Terjal
Hal yang membuat saya tertegun, hukum Kamerun sebetulnya sudah menjamin hak setiap anak atas akta. Orang tua cukup melapor dalam 90 hari setelah kelahiran, tanpa biaya.
Masalahnya muncul ketika tenggat itu terlewat. Prosesnya jadi lebih rumit, dan setelah setahun keluarga wajib menempuh jalur pengadilan yang mahal serta memakan waktu. Bagi banyak keluarga desa, jalan itu nyaris mustahil dilalui.
Ketentuan ini mengingatkan saya pada Indonesia sebelum 2013. Kala itu, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kelahiran dilaporkan paling lambat 60 hari. Keterlambatan hingga setahun harus disetujui kepala instansi pelaksana, sedangkan lewat setahun orang tua wajib mengantongi penetapan pengadilan negeri.
Aturan itu kemudian diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 30 April 2013, lewat Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013, MK menghapus syarat penetapan pengadilan karena dinilai mempersulit hak warga atas identitas. Putusan ini lalu dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, yang menyerahkan penyelesaian keterlambatan cukup lewat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sejak itu, akta kelahiran yang terlambat bisa diurus tanpa proses persidangan.
Data UNICEF memperjelas gambaran di Kamerun. Dari sekitar 560.000 bayi yang lahir di fasilitas kesehatan pada 2023, hanya 43,77 persen yang akhirnya tercatat resmi dan memiliki akta kelahiran.
1 Juta Anak Tanpa Akta Kelahiran: Lebih dari Sekadar Urusan Sekolah
Dampaknya ternyata merembet jauh. Kepala biro catatan sipil di Dewan Tiko, wilayah barat daya, menjelaskan bahwa anak tanpa akta tak bisa diterima di sekolah menengah dan tak bisa ikut ujian negara. Saat dewasa, mereka pun kesulitan membuat kartu identitas nasional, padahal kartu itu kunci untuk banyak layanan.
Seorang spesialis perlindungan anak UNICEF di Yaoundé menambahkan sisi yang lebih kelam. Anak tak berdokumen sulit dilacak dan dilindungi, lebih mudah dibawa melintasi perbatasan, dan di daerah konflik lebih rentan dieksploitasi, termasuk direkrut kelompok bersenjata.
Para Wali Kota Turun Tangan
Laporan itu juga membawa kabar baik. Pada April 2024 digelar forum pertama para wali kota tentang pencatatan kelahiran, dan pemerintah daerah meneken piagam komitmen. Setelahnya, UNICEF bersama pemerintah meluncurkan kampanye “My Name” untuk menemukan dan mencatat anak tanpa dokumen di 360 dewan daerah dan 14 kota. Hingga kini lebih dari 17.000 anak sudah terdaftar.
Saya mencatat tiga cara yang menurut saya paling menarik untuk mengatasi masalah 1 juta anak tanpa akta kelahiran disana:
- Dicatat di tempat lahir. Layanan pencatatan sipil dibuka di fasilitas kesehatan. Anak bungsu Aissatou didaftarkan dengan cara ini pada 2024, sesaat setelah ia lahir.
- Kepala kampung jadi perpanjangan tangan. Di Tiko, para kepala adat mendata kelahiran di desa-desa terpencil lalu mengirimkannya ke kantor dewan. Menurut petugasnya, warga kini datang setiap hari dan ribuan anak sudah menerima dokumen.
- Tinggalkan buku tulis tangan. Garoua 2 beralih ke sistem catatan sipil digital, sehingga akta bisa terbit dalam hitungan menit. Atas upaya itu, wali kotanya, Oumarou Sanda, dinobatkan sebagai Juara Kewarganegaraan Kamerun.
Hambatan yang Masih Tersisa untuk Mengatasi 1 Juta Anak Tanpa Akta Kelahiran
Meski begitu, para pejabat di sana mengakui pekerjaan masih panjang. Di banyak komunitas, akta belum dianggap penting. Orang tua sering baru bergerak setelah anaknya ditolak sekolah atau dilarang ikut ujian, sehingga sekolah justru menjadi “penagih” pertama.
Ada pula norma yang lebih sulit diubah. Di sebagian desa, masih ada keyakinan bahwa anak perempuan tak butuh dokumen resmi ataupun pendidikan. Pekerja perlindungan anak menilai anggapan ini ikut menyuburkan perkawinan anak dan pernikahan paksa. Karena itu, tokoh agama dan adat kini dilibatkan dalam kampanye penyadaran.
Selembar Kertas, Sebuah Masa Depan
Secara global, UNICEF memperkirakan 166 juta anak balita belum tercatat kelahirannya. Kamerun menunjukkan bahwa menutup celah ini butuh lebih dari reformasi administrasi. Yang juga harus berubah adalah cara masyarakat memandang keberadaan hukum seorang anak.
Bagi Aissatou, perubahan itu sudah terasa. Ia lega karena anak bungsunya kini bisa bersekolah tanpa hambatan. Bagi jutaan anak lain, selembar akta masih menjadi pintu yang menunggu dibuka.
