Sejumlah upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dilaporkan dibatalkan secara mendadak. Pembatalan dilakukan bahkan ketika para pemohon telah dinyatakan lolos dan tinggal selangkah lagi menjadi warga negara. Para pengacara menyebut kebijakan ini sebagai pembatalan “di garis finis”. Hal ini menyusul keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan yang menghentikan sementara proses imigrasi bagi warga dari negara-negara yang dikategorikan sebagai high-risk.
Pada 4 Desember 2025, seorang warga negara Haiti yang telah bertahun-tahun menjalani proses naturalisasi. Datang ke Faneuil Hall, Boston, untuk mengikuti sumpah kewarganegaraan. Namun, ia justru diminta meninggalkan antrean dan diberi tahu bahwa upacaranya dibatalkan. Menurut Gail Breslow, Direktur Eksekutif Project Citizenship di Massachusetts, kejadian serupa dialami banyak kliennya.
“Mereka sudah disetujui, sudah melewati semua pemeriksaan, tetapi dihentikan tepat di langkah terakhir,” kata Breslow.
Dampak Kebijakan “Negara Berisiko Tinggi”
Pembatalan ini terjadi setelah pemerintahan Trump menghentikan sementara keputusan imigrasi. Termasuk suaka, kartu hijau, dan naturalisasi. Bagi warga dari 19 negara yang dianggap berisiko tinggi. Langkah ini diambil menyusul insiden penembakan yang melibatkan seorang warga negara Afghanistan terhadap anggota Garda Nasional AS pada November lalu. Tersangka telah mengaku tidak bersalah.
Dalam memo tertanggal 2 Desember, USCIS menyatakan bahwa pemohon dari negara-negara tersebut akan menjalani peninjauan ulang menyeluruh, termasuk kemungkinan wawancara ulang, guna menilai potensi ancaman keamanan nasional dan keselamatan publik.
Namun, kritik pun bermunculan. Para advokat imigrasi menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif dan menjadikan insiden tunggal sebagai dalih untuk menekan kelompok imigran tertentu.
“Ini bukan soal keamanan, melainkan xenofobia yang dibungkus kebijakan,” tegas Breslow.
Puluhan Upacara Naturalisasi Dibatalkan
Sejak awal Desember, setidaknya 21 klien Project Citizenship diberitahu untuk tidak menghadiri upacara sumpah mereka. Padahal, upacara tersebut merupakan tahap terakhir setelah proses panjang verifikasi, wawancara, dan persetujuan.
Kasus serupa dialami seorang perempuan Afghanistan penerima Special Immigrant Visa yang pernah membantu militer AS. Meski awalnya telah dijadwalkan ulang, upacara sumpahnya akhirnya dibatalkan tanpa kepastian waktu baru.
Ancaman Denaturalisasi dan Gugatan Hukum
Situasi ini diperparah oleh pernyataan Presiden Trump pada 28 November yang mengancam akan melakukan denaturalisasi, yakni pencabutan kewarganegaraan, terhadap “migran yang mengganggu ketertiban domestik”.
Pengacara imigrasi Josh Goldstein menyatakan bahwa pembatalan upacara bagi pemohon yang sudah disetujui berpotensi melanggar hukum dan dapat digugat di pengadilan federal.
“Ini seperti lomba lari yang dibatalkan tepat di garis akhir,” ujarnya.
Menunggu dalam Ketidakpastian
Raouf, seorang warga kelahiran Iran yang kini berkewarganegaraan Austria dan telah menjadi penduduk tetap AS sejak 2020, juga mengalami pembatalan sumpah hanya empat hari sebelum jadwal. Meski kecewa, ia memilih bersabar.
“Menjadi warga negara AS adalah impian terbesar saya. Saya yakin suatu hari nanti itu akan terwujud,” katanya.
Pembatalan massal upacara naturalisasi ini menambah daftar kebijakan imigrasi kontroversial pemerintahan Trump, yang tidak hanya berdampak pada imigran tanpa dokumen, tetapi juga mereka yang telah mengikuti prosedur hukum secara penuh. Para pengamat menilai, kebijakan ini berpotensi menghadapi tantangan hukum serius dan memperdalam ketidakpastian bagi jutaan imigran legal di Amerika Serikat.@esa
Sumber: ABC News
