Ketika kita mengurus akta kelahiran anak, KTP elektronik, perpindahan domisili, hingga pencatatan kematian seseorang, sering kali kita membayangkannya sebagai urusan “dukcapil” biasa. Padahal, di balik seluruh proses itu ada satu sistem besar yang menjadi fondasi legal bagi keberadaan setiap manusia di sebuah negara—Civil Registration and Vital Statistics (CRVS).

Singkatnya, CRVS adalah sistem pencatatan sipil dan statistik vital yang memastikan setiap penduduk—tanpa terkecuali—diakui secara hukum sejak lahir hingga meninggal. Di banyak negara, CRVS berfungsi sebagai “tulang punggung” perlindungan hak-hak sipil. Tanpa pencatatan kelahiran, seseorang secara hukum “tidak ada”. Tanpa pencatatan kematian yang akurat, negara tidak dapat merancang kebijakan kesehatan dan sosial yang tepat sasaran.

Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam dua dekade terakhir, lewat digitalisasi layanan kependudukan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan database identitas nasional. Namun, perjalanan implementasi CRVS kita masih penuh tantangan—dan di sinilah ruang evaluasi sekaligus harapan.

Identitas Hukum sebagai Akses ke Hak Dasar

Dalam perspektif CRVS, dokumen identitas bukan sekadar administratif. Ia adalah pintu masuk menuju layanan publik: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pekerjaan, perbankan, hingga akses keadilan.

Tetapi kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. Di banyak kabupaten, anak masih kehilangan akses sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Ibu tidak bisa mendaftarkan BPJS karena pernikahannya belum tercatat. Warga lanjut usia tidak mendapat bansos karena NIK-nya bermasalah. Bahkan pekerja migran berisiko tidak terlindungi karena data kependudukannya tidak akurat.

CRVS hadir untuk mencegah semua itu. Namun, sistem hanya sebaik implementasinya.

Apa yang Menghambat?

Beberapa tantangan implementasi CRVS di Indonesia kerap muncul berulang:

1. Ketimpangan akses layanan
   Digitalisasi berjalan cepat, tetapi tidak semua wilayah memiliki jaringan internet memadai atau literasi digital yang cukup. Di daerah terpencil, layanan pencatatan sipil sering masih bergantung pada kedatangan petugas keliling yang tidak rutin.

2. Fragmentasi data antarinstansi
   CRVS mengharuskan integrasi penuh antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, rumah sakit, pengadilan agama/negeri, kepolisian, BPJS, hingga Kementerian Sosial. Tetapi realitanya, beberapa lembaga masih berjalan dengan sistem masing-masing.

3. Kebijakan yang belum sensitif keragaman
   Identitas hukum seharusnya berlaku universal—tanpa diskriminasi. Namun perdebatan terkait kolom agama, status anak luar kawin, dan pernikahan adat menunjukkan bahwa pencatatan sipil masih berpotensi berbenturan dengan realitas sosial dan keragaman keyakinan.

4. Budaya administrasi yang belum berubah
   Masyarakat masih menganggap pencatatan sipil sebagai urusan “nanti saja”, bukan kebutuhan mendasar.
   Pencatatan kematian salah satu contoh: tingkat pelaporan masih rendah karena tidak dianggap penting.

Transformasi: Dari e-KTP ke Ekosistem CRVS

Banyak orang mengira inti administrasi kependudukan di Indonesia adalah e-KTP. Padahal, CRVS jauh lebih luas, sistemik, dan berkelanjutan. Peralihan ke paradigma CRVS berarti:

• pencatatan kelahiran otomatis menjadi NIK seumur hidup,

• integrasi kelahiran di fasilitas kesehatan,

• pelaporan kematian otomatis dengan penyebab kematian,

• perpindahan penduduk yang tercatat real time,

• hingga pemuktahiran data yang sinkron antarinstansi tanpa interaksi manual warga.

Ini bukan sekadar digitalisasi, melainkan perubahan radikal cara negara “mengenali” warga. Itulah sebabnya kebijakan seperti Satu Data Indonesia, WhatsApp Disdukcapil, kerjasama pencatatan sipil dengan rumah sakit, serta koneksi data bansos dan BPJS ke Dukcapil merupakan fondasi penting menuju CRVS yang matang.

Ketika CRVS Menyentuh Kehidupan Sehari-hari

Ada banyak contoh bagus di lapangan. Di beberapa daerah, ibu yang melahirkan di rumah sakit pulang membawa paket lengkap: akta kelahiran, kartu keluarga baru, dan perubahan status dalam DTKS. Di daerah lain, pelaporan kematian otomatis menghapus nama almarhum dari daftar penerima bantuan sosial—mengurangi potensi salah sasaran.

Model-model seperti ini menunjukkan bahwa CRVS bukan sekadar sistem teknologi, tetapi pelayanan publik yang humanis.

Pelajaran Penting: Semua Warga Berhak diakui

Pada akhirnya, esensi CRVS adalah universalitas. Tidak boleh ada satu pun warga tertinggal karena: jarak geografis, hambatan ekonomi, keyakinan agama atau ketidakberagamaan, status sosial atau budaya.

Administrasi kependudukan tidak boleh memaksa warga “menjadi sesuatu” agar bisa diakui.
Yang perlu diwajibkan hanya satu hal: pengakuan negara terhadap keberadaan setiap manusia sebagai subjek hukum.

Jika CRVS dijalankan dengan prinsip inklusi, sensitif keberagaman, dan berbasis hak asasi, ia dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan publik paling kuat dalam memperkuat martabat warga negara.

Karena pada akhirnya…

Negara hadir bukan hanya ketika memungut pajak atau menilang pelanggaran lalu lintas.
Negara hadir sejak kita lahir—dengan akta kelahiran. Menemani perjalanan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, bahkan perjalanan ke luar negeri. Dan pada penutup hidup, ia memberi catatan kematian yang memastikan keluarga terlindungi dan kebijakan sosial tetap akurat.

Itulah CRVS. Sistem yang mungkin terdengar teknis, tetapi sesungguhnya paling dekat dengan kehidupan setiap orang. Ketika Indonesia berhasil memperkuat implementasi CRVS, kita tidak hanya membangun basis data yang kuat. Kita membangun negara yang hadir sepanjang hidup warganya—sejak detik pertama, hingga hembusan terakhir.