Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan Adminduk mencapai angka 77. Ini merupakan target untuk tahun 2026.
Target tersebut disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi. Pada saat membuka Rapat Perencanaan Program dan Anggaran 2026–2027 pada 16 Februari 2026. Mengacu pada RPJMN dan Renstra 2025–2029. Ditjen Dukcapil menetapkan sasaran yang lebih progresif. Termasuk mendorong 275 kabupaten/kota masuk kategori “Sangat Baik” dalam penilaian layanan.
Prioritas Utama: Aktivasi IKD
Menurut Teguh, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan dalam tata kelola layanan publik. Salah satu prioritas utama adalah perluasan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Target pada 2026 adalah mencapai 20 persen dari total penduduk wajib KTP.
“IKD harus menjadi wajah baru pelayanan publik kita,” tegasnya.
Selain peningkatan indeks layanan. Ditjen Dukcapil juga menargetkan penerbitan 745 ribu akta kelahiran, 425 ribu akta kematian, 1,36 juta akta perkawinan, dan 50 ribu akta perceraian. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan bertambah 372 ribu keping. Sementara itu, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) akan difasilitasi di 15 daerah.
Dari sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Dukcapil menyiapkan pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Selain itu, disiapkan pula 22 juta blangko KTP-el, dua juta lisensi Automated Biometric Identification System (ABIS), serta penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 di tingkat pusat dan daerah.
Empat Tantangan Ditjen Dukcapil
Dalam pembahasan rancangan awal Tahun Anggaran (TA) 2027, sejumlah tantangan turut disoroti. Pertama, pemerataan layanan digital hingga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kedua, integrasi dan pemadanan data lintas sektor, termasuk dengan sistem sosial-ekonomi dan statistik hayati.
Ketiga, penguatan infrastruktur TIK guna menjamin keamanan dan keandalan sistem. “Kita harus menjaga keamanan data melalui standar ISO 27001, memperkuat data center, serta memperluas jaringan komunikasi hingga ke daerah perbatasan,” ujar Teguh.
Keempat, pelayanan inklusif melalui strategi jemput bola, fasilitasi GISA, serta penerbitan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan. Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur Dukcapil di pusat maupun daerah juga menjadi perhatian utama.
Teguh menekankan bahwa perencanaan anggaran harus berbasis outcome, bukan sekadar penyerapan dana. Setiap program, katanya, harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta disusun secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.
Optimalisasi pinjaman luar negeri untuk penguatan sarana dan prasarana TIK juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan. Untuk kegiatan kontrak tahun jamak (multi-years), penganggaran diminta dimasukkan dalam TA 2027.
Di akhir arahannya, Teguh berharap rencana kerja TA 2026 dan 2027 dapat menjadi warisan kinerja yang membanggakan, tidak hanya bagi Ditjen Dukcapil, tetapi juga bagi bangsa secara keseluruhan.@esa
Sumber: Metrotvnews.com
