Bayar pajak kendaraan lewat WA kini bisa dilakukan Wargi Jawa Barat tanpa harus datang dan mengantre di Samsat. Pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan semakin dipermudah. Bahkan, KTP pemilik pertama kendaraan juga tidak lagi menjadi persyaratan.
Layanan pembayaran melalui WhatsApp diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mulai 1 Mei 2026. Warga cukup menghubungi chatbot resmi Bapenda Jabar, memasukkan data kendaraan, mendapatkan kode bayar, kemudian menyelesaikan pembayaran melalui kanal yang tersedia.
Setelah pembayaran berhasil, bukti pembayaran elektronik atau e-SKKP dikirim kembali melalui WhatsApp.
Praktisnya, telepon genggam yang sehari-hari digunakan untuk berkirim pesan kini sekaligus bisa menjadi pintu masuk untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan tahunan.
Era KDM, Tak Perlu Lagi KTP Pemilik Pertama
Kemudahan bayar pajak kendaraan lewat WA ini melengkapi kebijakan lain yang sebelumnya cukup melegakan pemilik kendaraan bekas.
Sejak 6 April 2026, pembayaran PKB tahunan di Jawa Barat tidak lagi mensyaratkan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA.
Artinya, wargi Jabar yang membeli sepeda motor atau mobil bekas tetapi kendaraannya masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya tidak perlu lagi mencari atau meminjam KTP pemilik lama hanya untuk membayar pajak tahunan.
Untuk pelayanan langsung, masyarakat dapat menggunakan STNK serta KTP asli pihak yang sekarang memiliki atau menguasai kendaraan.
Kebijakan tersebut muncul setelah persoalan persyaratan KTP pemilik lama mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Prinsip yang dikedepankan sederhana: masyarakat yang datang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semestinya dipermudah, bukan justru dipersulit oleh persyaratan administratif.
Kebijakan pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik pertama yang diterapkan Jawa Barat tersebut kemudian mendapat penguatan dari Korlantas Polri dan diberlakukan secara nasional.
Bayar Pajak Kendaraan Lewat WA, Begini Caranya
Lantas bagaimana cara membayar pajak kendaraan tanpa datang ke Samsat?
Wargi Jabar terlebih dahulu perlu menyiapkan STNK dan data identitas. Pastikan juga mengetahui lima digit terakhir nomor rangka kendaraan.
Berikut langkahnya:
- Simpan nomor WhatsApp resmi Bapenda Jawa Barat 0811-2230-1818.
- Buka WhatsApp dan kirim pesan “Hi” atau “Halo”, atau “Sampurasun”.
- Ketik 1 untuk memilih layanan pembayaran pajak kendaraan.
- Masukkan nomor polisi kendaraan sesuai petunjuk chatbot.
- Masukkan atau pilih warna pelat nomor kendaraan.
- Sistem akan melakukan verifikasi data kendaraan.
- Masukkan NIK pemilik atau pihak yang saat ini menguasai kendaraan.
- Masukkan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan.
- Setelah data terverifikasi, sistem akan memberikan kode pembayaran.
- Bayar melalui metode pembayaran yang tersedia.
- Setelah pembayaran berhasil, e-SKKP akan dikirim melalui WhatsApp sebagai bukti pembayaran pajak tahunan.
Kode pembayaran tersebut dapat digunakan melalui berbagai kanal pembayaran yang bekerja sama dengan layanan Samsat, termasuk perbankan dan kanal pembayaran elektronik yang tersedia.
Dengan mekanisme tersebut, proses dari memasukkan data kendaraan hingga memperoleh bukti pembayaran dapat dilakukan melalui telepon genggam.
Kendaraan Sudah Pindah Tangan, Datanya Jangan Tertinggal
Ada persoalan lain yang selama ini cukup umum terjadi. Kendaraan sudah berpindah tangan, bahkan terkadang lebih dari sekali, tetapi STNK masih mencantumkan nama pemilik lama.
Alasannya beragam. Ada yang menganggap proses balik nama merepotkan, ada yang menundanya, dan ada pula yang mempertimbangkan biaya.
Akibatnya, terdapat jarak antara siapa yang tercatat sebagai pemilik kendaraan dan siapa yang sebenarnya menguasai kendaraan tersebut.
Kini salah satu hambatan tersebut semakin berkurang. Untuk kendaraan bekas, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya tidak lagi dikenakan. BBNKB berdasarkan ketentuan pajak daerah saat ini pada dasarnya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor.
Namun perlu dicatat, BBNKB nol bukan berarti seluruh proses balik nama gratis. Dalam proses perubahan kepemilikan masih dapat terdapat biaya administrasi registrasi kendaraan sesuai ketentuan, seperti penerbitan dokumen kendaraan dan PNBP kepolisian.
Meski demikian, penghapusan BBNKB kendaraan bekas mengurangi salah satu alasan masyarakat menunda pembaruan data kepemilikan.
Ini penting karena balik nama bukan sekadar mengganti tulisan pada STNK.
Data kendaraan seharusnya menggambarkan keadaan sebenarnya: orang yang tercatat sebagai pemilik adalah orang yang memang memiliki kendaraan tersebut.
Jika kendaraan telah dijual tetapi bertahun-tahun masih tercatat atas nama pemilik lama, berbagai persoalan dapat muncul. Mulai dari administrasi pajak, pengiriman surat konfirmasi pelanggaran elektronik, hingga penelusuran kendaraan ketika diperlukan oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, kemudahan membayar pajak tanpa KTP pemilik pertama sebaiknya tidak dimaknai sebagai alasan untuk terus mempertahankan kendaraan atas nama orang lain. Justru setelah hambatan biaya BBNKB kendaraan bekas dihapus, masyarakat memiliki alasan lebih kuat untuk segera melakukan balik nama.
Tiga Kemudahan, Satu Tujuan
Jika dilihat sebagai satu rangkaian, perubahan pelayanan kendaraan bermotor sekarang bergerak ke arah yang menarik.
Pertama, masyarakat yang ingin membayar pajak tahunan tidak lagi dipersulit karena tidak memiliki KTP pemilik pertama.
Kedua, bayar pajak kendaraan lewat WA membuat kewajiban tahunan dapat diselesaikan tanpa selalu datang ke Samsat.
Ketiga, BBNKB kendaraan bekas tidak lagi dipungut sehingga hambatan untuk menyesuaikan data kendaraan dengan pemilik sebenarnya semakin kecil.
Kombinasi ketiganya bukan hanya mempermudah masyarakat membayar pajak. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga dapat mendorong tertib administrasi dan membuat basis data kendaraan semakin sesuai dengan kondisi faktual di masyarakat.
Ingat, Layanan WA untuk Pajak Tahunan
Ada hal penting yang perlu diperhatikan wargi Jabar. Kemudahan bayar pajak kendaraan lewat WA ini ditujukan untuk kewajiban pajak kendaraan tahunan.
Untuk kewajiban lima tahunan yang bersamaan dengan penggantian STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor, prosesnya berbeda. Kendaraan tetap membutuhkan pemeriksaan fisik serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Begitu pula dengan balik nama. Perubahan identitas pemilik tetap membutuhkan proses administrasi registrasi kendaraan. Jadi, jangan sampai kemudahan pembayaran melalui WhatsApp dipahami bahwa seluruh urusan kendaraan kini dapat diselesaikan melalui WA.
Dari Antre di Samsat ke Chat WhatsApp
Perubahan pelayanan ini menunjukkan bahwa kemudahan administrasi dan ketertiban data sebenarnya dapat berjalan beriringan.
Warga yang hendak memenuhi kewajiban pajak dipermudah. Pemilik kendaraan bekas tidak lagi harus berburu KTP pemilik sebelumnya. Beban BBNKB kendaraan bekas juga telah dihilangkan sehingga masyarakat semakin didorong mencatatkan kendaraan atas nama pemilik sebenarnya.
Pada akhirnya, pelayanan publik yang baik tidak selalu harus diwujudkan melalui aplikasi baru yang rumit. Kadang inovasi justru terasa ketika pemerintah menggunakan teknologi yang sudah akrab di tangan masyarakat dan menghapus persyaratan yang tidak lagi diperlukan.
Bagi wargi Jabar, membayar pajak kendaraan tahunan kini cukup dimulai dari sebuah chat WhatsApp. Setelah itu, jangan lupa: kalau kendaraannya sudah menjadi milik sendiri, datanya pun sebaiknya atas nama sendiri.
