The Japan Times baru-baru ini memuat sebuah tulisan reflektif oleh Jon Heese. Mantan anggota Majelis Kota Tsukuba dan kini anggota Majelis Prefektur Ibaraki. Refleksinya berjudul
Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengakui bahwa negaranya sedang menghadapi masalah serius dalam hal integrasi imigran. Dalam wawancaranya dengan Euronews, Kristersson mengatakan bahwa Swedia “benar-benar
Urusan administrasi kependudukan kini makin mudah bagi warga Kabupaten Kendal. Tak perlu lagi repot ke kantor Disdukcapil atau UPTD. Mulai sekarang semua bisa diurus langsung
Pernah nggak kamu dengar temanmu tiba-tiba dapat bantuan sekolah dari pemerintah, padahal kamu belum? Bisa jadi jawabannya ada di satu kata: DTKS. Nah, bantuan sosial
Pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data resmi penerima bantuan sosial (bansos). Data ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah, baik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis kembali menorehkan prestasi. Kali ini dukcapil memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan dari Pemprov Jawa Barat
“I question my very existence, my very essence of being human. We don’t want to live or die as ghosts.” 1 Kutipan ini berasal dari
Pemerintah Sri Lanka bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan inisiatif transformasional ‘OneRegistry’. Sebuah sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) berbasis digital di Kolombo, 10 Februari 2025.
Kini warga negara Indonesia, maupun orang asing bisa langsung melapor langsung ke Menteri Keuangan. Khususnya jika menemukan pelayanan pajak atau bea cukai yang tidak profesional.
Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan
Tahun 2025 menandai 41 tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Momentum
Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi, sejak tahun 2008. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
