Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Program ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang
Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Bagi sebagian orang, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) mungkin dianggap sebagai dokumen biasa. Namun bagi anak-anak panti asuhan seperti Dolin, KTP bukan sekadar kartu identitas.
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat
Kewarganegaraan Italia kini menjadi sorotan global setelah pemerintah Italia memperketat aturan bagi keturunan warga negaranya di luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya mengubah arah hukum
Desil bansos menjadi kata kunci penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sistem ini digunakan Kementerian Sosial (Kemensos)
Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Pemutakhiran DTSEN 2026 atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Volume 2 resmi diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) 10 hari lebih awal dari jadwal biasanya. Sehingga
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
