Hampir seluruh anak Indonesia kini tercatat resmi oleh negara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional sudah mencapai 96,89 persen. Namun,
Bantuan sosial yang tepat sasaran tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada orang-orang di lapangan yang memastikan warga yang membutuhkan benar-benar terdata. Di Kabupaten
Pemerintah mengambil langkah baru untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan haji. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat berkolaborasi.
Ditjen Dukcapil Kemendagri sedang serius menggodok aturan baru yang bakal mengubah cara kita mengurus identitas. Lewat pembahasan intensif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Administrasi Kependudukan,
Seseorang bisa saja meninggal belasan tahun lalu, tetapi urusan administrasi kependudukannya belum tentu selesai. Kabar baiknya, akta kematian sebenarnya bisa diurus walaupun peristiwanya telah terjadi
Butuh 35 tahun bagi Then Tjin Syien dan Lie Jun Tjin untuk melihat pernikahan mereka diakui secara resmi oleh negara. Lewat kawin massal atau layanan
Selasa pagi, 22 September 2026, Aula Desa Jetis di Dusun Kemirikerep, Kecamatan Tembarak, Temanggung, terasa lebih ramai dari biasanya. Sejak pukul 09.00 WIB, warga berdatangan
Dari Pondok Kasih Tigaraksa, perjuangan mengembalikan identitas dan martabat 49 ODGJ yang hidup tanpa dokumen kependudukan. Di sebuah sudut Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Daraham,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya memastikan bansos tepat sasaran. Agen ini akan memverifikasi data warga
Makin banyak layanan publik yang bergantung pada data kependudukan, makin besar pula tanggung jawab menjaganya. Karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Pasangan pengantin baru di Kabupaten Aceh Selatan tak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen kependudukan setelah menikah. Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Selatan dan Dinas Kependudukan
Rencana pemerintah membuka kewarganegaraan ganda terbatas terus menjadi perbincangan. Tujuannya memang jelas, yaitu menarik talenta terbaik Indonesia di luar negeri. Namun, satu pertanyaan penting belum
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
