loader image
021- 2510670
sekretariat@yayasan-iki.or.id

Kawin Massal Warga Cinbeng: IKI Konsisten Mendukung Tertib Adminduk

1,211 views
Pemberkatan Agama Buddha bagi peserta Perkawinan Massal
Kawin Massal di Sewan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Warganegara Indonesia sebagai penduduk selain memiliki hak juga kewajiban administrasi kependudukan, diantaranya adalah akta perkawinan dari Dinas Dukcapil bagi yang beragama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan penghayat, sedangkan bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Indonesia memiliki UU Administrasi Kependudukan baru pada tahun 2006, sehingga sejak itulah upaya merapikan administrasi kependudukan dilakukan oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatan Sipil.

 

Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI adalah organisasi masyarakat yang memposisikan diri sebagai mitra pemerintah untuk mendukung terciptany tertib administrasi kependudukan bagi semua warganegara Indonesia. Hal ini dianggap vital oleh para pendiri IKI yang terdiri dari anggota pansus dan panja UU Kewarganegaraaan maupun UU Administrasi Kependudukan serta tokoh nasional dari beragam latar belakang.

 

Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, merupakan dokumen paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap warganegara yang sekaligus penduduk Indonesia, maupun warganegara asing yang menjadi penduduk. Namun, rentang panjang sebelum 2006 telah menyebabkan timbulnya banyak penduduk yang belum rapi kepemilikan dokumen kependudukannya, apalagi pada kalangan yang tidak mampu.

 

Minggu, 27 Maret 2022 Institut Kewarganegaraan Indonesia bekerjasama dengan Cetya Mi Lek HUd di Sewan Tangerang, mengadakan pemberkatan massal bagi umat Buddha yang telah lama menikah tapi belum memiliki akta perkawinan. Pada masa sebelum terbitnya UU Perkawinan pada tahun 1974 orang-orang Tionghoa biasanya melakukan ritual perkawinan di hadapan altar leluhur, dan para dewa secara tradisional tanpa menghiraukan administrasinya. Hal ini menyebabkan banyak diantara mereka yang sudah terbiasa dengan cara ini, melanjutkan hal serupa pada anak turunannya meski UU Perkawinan sudah disahkan.

 

Orang-orang sebagaimana tersebut di ataslah yang menjadi peserta pada pemberkatan massal di cetya yang terletak di sekitar bantaran kali Cisadane. Sebagian peserta telah berusia lanjut, dengan usia tertua 71 tahun. Sekretaris Umum IKI, Albertus Pratomo menyatakan bahwa pencatatan perkawinan diantaranya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. “Perkawinan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara melalui dukcapil, akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak.” ujarnya. @esa

Tags:

Kirim opini anda disini

Kami menerima tulisan berupa opini masyarakat luas tentang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi

Klik Disini

Related Post

Berita
Prasetyadji

SINTAWATI MERASA PLONG

Sintawati, warga kampoeng Rawa Saban RT 002/003 Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, merasa plong dan lega hatinya ketika menerima

Baca Selengkapnya »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on

Jangan ragu untuk menghubungi kami
//
Swandy Sihotang
Peneliti Yayasan IKI
//
Eddy Setiawan
Peneliti Yayasan IKI
//
Prasetyadji
Peneliti Yayasan IKI
Ada yang bisa kami bantu?