Asap rokok mengebul tipis. Sementara kopi dan gorengan terhidang di meja kayu tua, di bagian depan rumah Pak Wiwi. Demikian pria 53 tahun tersebut disapa
Meski telah menghapus berbagai diskriminasi bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraan, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menggelar temu relawan yang selama ini menjadi ujung tombak program pendampingan pembuatan akta kelahiran bagi warga kurang mampu. Kegiatan tersebut diselenggarakan
Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015. Regulasi ini mengatur tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945, wajah politik kewarganegaraan di Hindia Belanda mengalami perubahan mendasar. Jepang hadir dengan propaganda “Asia untuk orang Asia” dan menjanjikan
Berikut ini adalah laporan saya selaku Peneliti IKI setelah menghadiri kegiatan UNHCR. Kegiatannya bertajuk Expert Roundtable Discussion, diadakan di Bangkok, 28–29 Oktober 2010. Praktik baik
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan bagaimana menjaga persatuan di tengah keragaman etnis, bahasa, dan agama. Dua gagasan besar pernah mendominasi perdebatan politik dan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
