Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura mengajak organisasi kemasyarakatan dan paguyuban ikut menertibkan administrasi kependudukan. Sasarannya jelas: setiap warga yang menetap di Kota Jayapura harus memegang KTP elektronik (KTP-el) Kota Jayapura.
Ajakan itu menurut Cenderawasih Pos disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura, Supriyanto, di sela Operasi Yustisi di PTC Entrop, 2 November 2026.
Operasi Yustisi sendiri merupakan kegiatan penertiban administrasi kependudukan yang menyasar warga yang tinggal di suatu daerah, tetapi belum tercatat sebagai penduduk setempat. Lewat operasi ini, petugas memeriksa dokumen warga sekaligus mengingatkan pentingnya melapor ketika pindah domisili.
Pintu Kerja Sama Dukcapil Jayapura Terbuka untuk Semua Paguyuban
Supriyanto menegaskan, Dukcapil pada dasarnya siap bekerja sama dengan seluruh paguyuban yang ada di Kota Jayapura. Menurut dia, paguyuban punya posisi strategis karena paling dekat dengan anggotanya dan paling tahu kondisi mereka.
Karena itu, setiap paguyuban diharapkan berperan aktif memantau status administrasi kependudukan anggotanya. Langkah pertama yang diminta sederhana: memastikan para anggota sudah memiliki KTP Kota Jayapura.
Peran ini dinilai penting karena Kota Jayapura dihuni warga dari beragam daerah asal. Banyak di antara mereka bergabung dalam paguyuban berdasarkan suku atau kampung halaman, sehingga paguyuban menjadi jalur yang efektif untuk menjangkau warga pendatang.
Laporkan Warga yang Belum Terdata
Jika masih ada anggota yang belum terdata atau belum memiliki KTP-el Kota Jayapura, paguyuban diminta segera melaporkannya ke Dukcapil. Data itu akan menjadi bahan bagi Dukcapil untuk menindaklanjuti pendataan warga.
Bagi warga pendatang, pengurusan KTP-el Kota Jayapura umumnya diawali dengan surat keterangan pindah dari daerah asal, lalu dilanjutkan dengan pelaporan kedatangan di Dukcapil Kota Jayapura. Setelah data pindah datang tercatat, warga bisa memperoleh Kartu Keluarga dan KTP-el dengan alamat Kota Jayapura.
Dokumen Jadi Dasar Pelayanan
Supriyanto mengingatkan, dokumen kependudukan bukan sekadar formalitas. Kepemilikan dokumen yang sah menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan kepada masyarakat.
Data kependudukan yang akurat juga dibutuhkan untuk banyak keperluan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penyusunan daftar pemilih. Warga yang masih memegang KTP daerah lain kerap kesulitan mengakses layanan tersebut di tempat tinggalnya sekarang.
Dengan kata lain, warga yang belum tercatat berisiko tidak terjangkau berbagai program pemerintah. Melalui kolaborasi dengan paguyuban, Dukcapil berharap tak ada lagi warga Kota Jayapura yang tertinggal dari pendataan.
