Warga Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu tak perlu lagi menyeberang laut berjam-jam hanya untuk mengurus KTP. Untuk pertama kalinya, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar datang langsung ke tiga pulau terluar berpenghuni itu, bahkan bermalam di sana demi melayani warga. Layanan jemput bola ini digelar selama dua hari sebagai kado HUT ke-419 Kota Makassar, yang jatuh pada 9 November 2026.

Ketiga pulau tersebut berstatus wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Letaknya berada di perairan selat yang berbatasan dengan wilayah provinsi lain.

Selama ini, warga di sana harus menempuh perjalanan laut ke Pulau Barrang Lompo, ibu kota kecamatan, atau ke pulau terdekat seperti Barrang Caddi untuk mengurus dokumen kependudukan. Jarak dan biaya perjalanan kerap membuat urusan administrasi tertunda.

Arahan Wali Kota: Tak Ada Warga yang Tertinggal

Kepala Disdukcapil Makassar, Muhammad Hatim Salam, menjelaskan kegiatan ini menindaklanjuti arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wali kota meminta seluruh warga, termasuk yang tinggal di kepulauan, mendapat akses layanan administrasi kependudukan yang mudah.

Untuk menjalankan arahan itu, Hatim bersama jajarannya memilih menginap di pulau. Menurutnya, langkah tersebut bagian dari upaya pemerataan layanan publik agar warga pulau terluar mendapat pelayanan setara dengan warga di daratan.

Baru Kali Ini Petugas Datang: Kado HUT ke-419 Kota Makassar

Hatim menyebut, warga setempat mengaku belum pernah didatangi layanan adminduk secara langsung, dari satu periode wali kota ke periode berikutnya. Kunjungan kali ini menjadi yang pertama menjangkau ketiga pulau sekaligus.

Selama dua hari, petugas membuka layanan lengkap, yakni:

• Perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el)
• Kartu Identitas Anak (KIA)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akta kelahiran
• Akta kematian

Kehadiran petugas di tengah warga diharapkan memangkas jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengurus dokumen.

Hak yang Tak Dibatasi Jarak

Pemkot Makassar menegaskan, hak warga atas dokumen kependudukan tidak boleh terhalang kondisi geografis tempat tinggal mereka.

Dikutip dari Info Kejadian Makassar, Hatim Salam berharap momentum HUT ke-419 ini membuat kehadiran pemerintah benar-benar terasa hingga ke pulau-pulau terluar. “Kehadiran pemerintah harus dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya, Jumat 6 November 2026.