Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka Posko Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 terintegrasi Dukcapil. Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan langkah serupa. Integrasi data kependudukan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB Surabaya. Tujuannya adalah guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lebih objektif, transparan, dan adil. Karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilibatkan dalam SPMB Surabaya kali ini.
Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola SPMB secara transparan, akuntabel, inklusif, serta berbasis validasi data administrasi kependudukan (adminduk). Untuk mendukung layanan kepada masyarakat, posko SPMB juga dibuka di seluruh SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya.
Dasar Hukum SPMB Surabaya 2026
Pelaksanaan SPMB Surabaya tahun ini mengacu pada Peraturan Mendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyatakan seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan memperoleh akses pendidikan melalui kolaborasi sekolah negeri dan swasta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, menjelaskan bahwa mekanisme SPMB Surabaya tahun ini secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Perubahan utama terdapat pada jalur prestasi melalui penambahan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Jalur prestasi SMP Negeri memiliki kuota sebesar 35 persen yang dibagi ke dalam prestasi akademik, perlombaan, dan penghafal kitab suci.
Selain itu, Surabaya juga mengoptimalkan Jalur Afirmasi yang terintegrasi dengan data desil 1–5 Dinas Sosial, termasuk kategori inklusi dan penyandang disabilitas. Pada jalur domisili, pemerintah menerapkan sistem dua ring untuk menjaga pemerataan akses pendidikan berdasarkan lokasi tempat tinggal siswa.
Soal Integrasi SPMB dan Sistem Dukcapil
Aspek yang paling menonjol dalam SPMB Surabaya tahun ini adalah integrasi sistem dengan data kependudukan Dukcapil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa data adminduk telah diintegrasikan dengan aplikasi Dinas Pendidikan dan sistem Cek In Warga.
Menurut Irvan, integrasi tersebut bertujuan memastikan proses penerimaan peserta didik sesuai domisili sebenarnya. Sistem ini juga dapat mendeteksi perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang hanya dilakukan untuk kepentingan masuk sekolah namun tidak sesuai kondisi tempat tinggal riil.
Dispendukcapil Surabaya juga mengingatkan masyarakat bahwa tanggal cetak pada Kartu Keluarga bukan merupakan acuan kapan seseorang mulai tinggal di suatu alamat. Tanggal tersebut hanya menunjukkan waktu dokumen diproses atau dicetak oleh Dukcapil. Jika diperlukan klarifikasi riwayat domisili untuk kepentingan SPMB, masyarakat dapat mengajukan surat keterangan resmi ke Dispendukcapil.
Kebijakan integrasi Dukcapil dalam pelaksanaan SPMB menunjukkan semakin kuatnya transformasi digital layanan publik di sektor pendidikan dan administrasi kependudukan. Setelah Jakarta menghadirkan posko SPMB yang berkolaborasi langsung dengan Dukcapil untuk menangani kendala data kependudukan calon siswa. Surabaya juga memperkuat pengawasan domisili melalui integrasi data dukcapil secara sistematis pada SPMB Surabaya.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk mencegah praktik manipulasi alamat. Maupun perpindahan KK demi mendapatkan akses ke sekolah tertentu. Selain itu, juga untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara lebih adil dan merata.
