Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Program ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang hak konstitusional warga negara di kalangan akademisi.
Pelatihan bertajuk Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) ini dibuka langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dan dilaksanakan secara daring sejak 16 April hingga 8 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Suhartoyo sebagaimana dikutip MKRI.id menjelaskan bahwa meskipun tugas meningkatkan pemahaman konstitusi tidak secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat.
“Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan kewenangan yudisial, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran konstitusional warga negara,” ujarnya.
Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan: Belajar Langsung dari Lembaga Konstitusi
Sebanyak 189 dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) mengikuti program ini. Mereka mendapatkan kesempatan langka untuk belajar langsung dari lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi.
Perwakilan ADPK, Tjipto Sumadi, menyebut kegiatan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai-nilai konstitusi.
“Selama ini kami hanya memahami MK dari media. Kini kami bisa belajar langsung dari sumbernya,” kata Tjipto.
Bekal untuk Generasi Penerus
Para peserta diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada mahasiswa. Hal ini penting agar generasi muda tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran konstitusional dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Tjipto, dosen memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan akan Didukung Platform Digital MK
Sebagai bagian dari inovasi pembelajaran, MK juga menghadirkan platform e-learning bernama MK Learning Center (MKLC). Platform ini memungkinkan peserta dan masyarakat luas mengakses materi konstitusi secara fleksibel.
Melalui MKLC, diharapkan pemahaman tentang hak konstitusional semakin luas dan mudah dijangkau, baik oleh akademisi maupun masyarakat umum.
Mendorong Warga Negara Lebih Kritis
Program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga mendorong lahirnya warga negara yang lebih kritis, aktif, dan sadar hukum. Dengan pemahaman konstitusi yang baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
