Pendidikan kewarganegaraan untuk anak muda di sekolah-sekolah Inggris dinilai masih diajarkan terlalu “lemah”. Karena itu, pernah muncul usulan agar materi ini diberikan dasar hukum yang lebih jelas. Usulannya adalah agar pendidikan kewarganegaraan tidak digabung dengan pelajaran lain. Perdebatan soal pendidikan kewarganegaraan pun terjadi. Intinya, sebagian pihak menginginkan pendidikan kewarganegaraan berdiri sendiri, sedangkan yang lain mengusulkan penggabungan seperti saat ini.
Usulan ini datang melalui Education (Values of British Citizenship) Bill yang diajukan oleh Lord Harries of Pentregarth. Ia merupakan anggota independen di House of Lords. Ia menginginkan agar nilai-nilai seperti demokrasi, supremasi hukum, kebebasan, martabat individu, dan kepedulian terhadap lingkungan dimasukkan secara resmi sebagai “nilai kewarganegaraan Inggris” dalam kurikulum.
Usulan dan Kontroversinya
Menurut Lord Harries, penting untuk mengembangkan pemahaman siswa di tengah dunia yang makin banyak bergeser ke arah otoritarianisme. Para siswa harus memahami mengapa nilai-nilai demokratis dan hak sipil sangat berarti. Ia juga menyesalkan kabar bahwa pendidikan kewarganegaraan bisa digabungkan. Baik ke dalam pendidikan moral, spiritual, sosial, dan kultural, sehingga tidak lagi berdiri sendiri.
Meski RUU ini lolos tahap awal di House of Lords, pemerintah belum memberikan dukungan. Menteri Pendidikan, Baroness Smith of Malvern, menilai sekolah sebaiknya tetap punya kebebasan mengatur cara mengajarkan nilai-nilai tersebut. Menurutnya, pendidikan tentang demokrasi dan hak warga sudah masuk dalam kerangka pengembangan spiritual, moral, budaya, hingga fisik siswa.
Dari kubu Konservatif, Earl of Effingham menambahkan bahwa mewajibkan nilai tertentu lewat undang-undang bisa dianggap sebagai campur tangan berlebihan. Ia menekankan bahwa orang tua dan komunitas lokal juga punya hak menanamkan nilai sesuai keyakinan masing-masing.
Dengan posisi pemerintah yang masih ragu, peluang RUU ini menjadi undang-undang penuh terbilang kecil. Kecuali ada dukungan lebih luas di parlemen. Untuk sementara perdebatan soal pendidikan kewarganegaraan ini, belum menunjukkan tanda-tanda pihak mana yang akan lebih diakomodir.
Selain isu kewarganegaraan, hari itu para anggota Lords juga membahas beberapa rancangan undang-undang lain. Mulai layanan informasi bagi orang tua dan bayi, peran perempuan dalam perdamaian dunia, hingga aturan registrasi anak-anak homeschooling.@esa
Sumber: AOL.com/Richard Wheeler
