Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan
Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
Urusan administrasi kependudukan kini makin mudah bagi warga Kabupaten Kendal. Tak perlu lagi repot ke kantor Disdukcapil atau UPTD. Mulai sekarang semua bisa diurus langsung
Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan
Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak. Dalam kunjungan ini, Jemsly menyoroti sejumlah
Upaya menyatukan sistem layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi topik utama. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
