Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mempercepat transformasi digitalnya. Salah satu langkah terpenting adalah integrasi data dukcapil nasabah dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Sekarang mau cetak Kartu Keluarga (KK) nggak perlu repot ke kantor Dukcapil lagi. Tinggal buka HP, isi data, tunggu file masuk ke e-mail atau SMS,
Setahun telah berlalu sejak Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemendagri. Dalam lingkup sebagai Tim Nasional Stranas AKPSH meluncurkan Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Pencatatan sipil merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk merekam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Melalui sistem ini, setiap peristiwa
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus meningkatkan perlindungan terhadap data kependudukan masyarakat Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menilai program Kampung Pancasila yang dijalankan di Surabaya efektif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Program ini bahkan diapresiasi sebagai
Jakarta, IKI Kerja Sama Adminduk untuk Warga Marginal Kerja Sama Adminduk disepakati antara Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan 11 organisasi non-pemerintah (NGO). Kolaborasi ini bertujuan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
