Ketika kita mengurus akta kelahiran anak, KTP elektronik, perpindahan domisili, hingga pencatatan kematian seseorang, sering kali kita membayangkannya sebagai urusan “dukcapil” biasa. Padahal, di balik
Sumpah Pemuda 1928 dapat dipandang sebagai momen kelahiran kesadaran kewarganegaraan Indonesia. Sebab ia muncul dalam konteks masyarakat pra politik di jaman Hindia Belanda. Masa dimana
Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak. Dalam kunjungan ini, Jemsly menyoroti sejumlah
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
