Beberapa hari ke depan, tepatnya pada 10 November 2026. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis genap berusia 18 tahun. Jika diibaratkan manusia, undang-undang ini sudah memasuki usia dewasa. Namun, apakah cara kita memperlakukan perbedaan ras dan etnis juga sudah semakin dewasa? Mengingat 18 tahun UU PDRE sudah berlaku di negeri yang penuh keberagaman ini.
Pertanyaan ini penting karena 8 tahun lalu, saat UU PDRE berusia satu dekade salah satu lembaga pernah memberi peringatan. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketika itu, Komnas HAM mengingatkan bahwa potensi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sangat besar. Peringatan itu belum kehilangan relevansinya. Persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia telah memiliki aturan untuk melarang diskriminasi, melainkan sejauh mana aturan tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.
18 Tahun UU PDRE: Potret Masyarakat yang Belum Sepenuhnya Inklusif
Peringatan Komnas HAM pada 2018 misalnya didasarkan pada survei bersama Litbang Kompas terhadap 1.207 responden di 34 provinsi. Hasilnya memperlihatkan kecenderungan masyarakat untuk lebih nyaman hidup dalam lingkungan yang memiliki kesamaan identitas.
Sebanyak 81,9 persen responden menyatakan lebih nyaman hidup dalam lingkungan dengan kesamaan keturunan keluarga. Sementara itu, 82,7 persen lebih nyaman tinggal di lingkungan dengan ras yang sama, dan 83,1 persen lebih suka hidup bersama kelompok etnis yang sama.
Angka-angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Preferensi untuk tinggal bersama kelompok yang memiliki kesamaan identitas tidak serta-merta merupakan tindakan diskriminasi. Namun, kecenderungan tersebut dapat menjadi petunjuk adanya jarak sosial dan kuatnya ikatan primordial yang berpotensi menyulitkan kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk.
Persoalan menjadi lebih serius ketika prasangka terhadap kelompok lain berkembang menjadi perlakuan berbeda, pengucilan, pembatasan akses terhadap pelayanan publik, ujaran kebencian, atau bahkan kekerasan.
Survei yang sama juga menemukan bahwa mereka yang pernah menyaksikan praktik diskriminasi banyak menjumpainya di fasilitas umum milik pemerintah, termasuk kantor kelurahan, sekolah negeri, dan puskesmas. Temuan ini patut menjadi perhatian. Sebab, fasilitas pelayanan publik semestinya menjadi ruang yang paling menjamin kesetaraan, bukan justru tempat seseorang berhadapan dengan perlakuan diskriminatif.
Dengan demikian, persoalan diskriminasi tidak cukup dilihat sebagai masalah hubungan antarindividu. Ia juga berkaitan dengan bagaimana institusi publik menjalankan kewajibannya untuk melayani setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras dan etnis.
Komnas HAM Sudah Memiliki Pedoman
Di tengah persoalan tersebut, terdapat kemajuan penting dalam upaya membangun standar penilaian terhadap diskriminasi ras dan etnis.
Komnas HAM telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 1 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis melalui Sidang Paripurna pada 3 Oktober 2018. Selanjutnya, dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2020.
SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) disusun untuk menjabarkan norma-norma hak asasi manusia, baik yang bersumber dari instrumen internasional maupun peraturan nasional, ke dalam pedoman yang lebih operasional.
Kehadiran SNP ini penting karena membantu memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis, batasan tindakan diskriminatif, serta kewajiban negara dalam mencegah dan menangani persoalan tersebut.
Komnas HAM juga menerbitkan buku panduan penggunaan SNP pada 2022. Artinya, perangkat normatif untuk mengenali dan menilai diskriminasi ras dan etnis sebenarnya sudah tersedia.
Namun, keberadaan pedoman tidak otomatis menjamin perubahan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan SNP PDRE dikenal dan digunakan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas.
18 Tahun UU PDRE: Penegakan Hukum Masih Menjadi Tantangan
Persoalan berikutnya adalah penegakan hukum. UU 40/2008 tidak hanya memuat larangan diskriminasi, tetapi juga mengatur perlindungan bagi korban, peran pemerintah, pengawasan oleh Komnas HAM, gugatan ganti kerugian, dan ketentuan pidana terhadap tindakan tertentu yang memenuhi unsur diskriminasi ras dan etnis.
Akan tetapi, keberadaan ketentuan pidana belum dengan sendirinya menjamin bahwa setiap peristiwa diskriminasi dapat diproses secara efektif.
Pada 2020, ketika undang-undang ini berusia 12 tahun, Komnas HAM menyoroti belum efektifnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis. Catatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang telah dibentuk dan pelaksanaannya di lapangan.
Salah satu peristiwa yang memperlihatkan seriusnya persoalan ini adalah pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Peristiwa tersebut memunculkan kecaman luas karena disertai ujaran bernada rasial terhadap mahasiswa Papua. Komnas HAM menyoroti adanya persoalan diskriminasi rasial dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa diskriminasi ras dan etnis bukan sekadar persoalan ucapan yang tidak pantas. Ketika prasangka dilekatkan pada identitas kelompok, dampaknya dapat meluas menjadi ancaman terhadap keamanan, martabat, dan hak warga negara.
Politik Identitas Yang Buruk dan PDRE
Dimensi politik juga tidak bisa diabaikan. Komnas HAM mencatat sedikitnya 101 laporan kasus diskriminasi ras dan etnis sepanjang 2011–2018. Jumlah tertinggi tercatat pada 2016, yakni 38 laporan. Komnas HAM mengaitkan peningkatan tersebut dengan dinamika politik elektoral.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa identitas ras dan etnis dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Ketika perbedaan identitas dipelihara untuk membangun sentimen kelompok atau meraih dukungan politik, persatuan sosial dan kesetaraan warga negara menjadi taruhannya.
Persoalan diskriminasi juga tidak terbatas pada ras dan etnis. Survei Komnas HAM bersama Litbang Kompas pada 2021 menemukan bahwa 27,8 persen responden pernah mengalami, mendengar, atau menyaksikan perlakuan diskriminatif ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Temuan ini memang tidak secara khusus mengukur diskriminasi ras dan etnis, tetapi memperlihatkan bahwa persoalan perlakuan tidak setara dalam institusi hukum masih perlu mendapat perhatian.
Apa yang perlu dilakukan sekarang?
Tema peringatan Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB pada 2026 adalah “Mobilizing Political Will: 60 Years of Commemorating the International Day for the Elimination of Racial Discrimination”. Tema ini menekankan pentingnya kemauan politik untuk mengubah komitmen menjadi tindakan nyata.
Bagi Indonesia, pesan tersebut relevan. Setidaknya ada empat langkah yang perlu diperkuat.
Pertama, memperbarui data diskriminasi. Survei nasional Komnas HAM tentang persepsi masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang menjadi rujukan dalam tulisan ini berasal dari 2018. Setelah pandemi, Pemilu 2019 dan 2024, serta perkembangan media sosial yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian, Indonesia membutuhkan pemetaan terbaru. Data yang mutakhir diperlukan agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada potret persoalan delapan tahun lalu.
Kedua, menjadikan SNP PDRE sebagai rujukan bersama. Pedoman yang telah disusun Komnas HAM perlu disosialisasikan dan digunakan secara lebih luas. Aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah, sekolah, serta penyelenggara pelayanan publik perlu memiliki pemahaman yang sama dalam mengenali, mencegah, dan menangani diskriminasi ras dan etnis.
Ketiga, memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Setiap dugaan diskriminasi harus ditangani secara serius melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Korban juga harus memperoleh akses terhadap pengaduan, perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Tanpa penanganan yang konsisten, larangan diskriminasi hanya akan berhenti sebagai norma tertulis.
Keempat, menjaga ruang publik dan politik dari praktik rasisme. Ras dan etnis tidak boleh dijadikan bahan lelucon yang merendahkan, alat untuk membangun kebencian, atau komoditas kampanye politik. Para pejabat publik, politisi, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk tidak mereproduksi prasangka dan stereotip yang merendahkan kelompok lain.
Delapan belas tahun, saatnya mengukur hasil
Delapan belas tahun bukan waktu yang singkat. Indonesia sudah memiliki UU 40/2008, Komnas HAM telah menyusun SNP PDRE, dan berbagai instrumen hak asasi manusia telah memberikan landasan bagi perlindungan setiap orang dari diskriminasi.
Namun, keberhasilan penghapusan diskriminasi ras dan etnis tidak seharusnya diukur dari banyaknya peraturan yang diterbitkan atau kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Ukurannya adalah apakah setiap orang benar-benar memperoleh perlakuan yang setara, tanpa harus khawatir ditolak, direndahkan, atau dibatasi haknya karena identitas ras dan etnis.
Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup diucapkan sebagai semboyan. Ia harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, penegakan hukum, pendidikan, dan perilaku sehari-hari.
Penghapusan diskriminasi bukan hanya tugas Komnas HAM atau aparat penegak hukum. Ia juga dimulai dari kesediaan kita untuk tidak menertawakan lelucon rasis, keberanian untuk bersuara ketika menyaksikan ketidakadilan, dan kesadaran bahwa orang yang berbeda latar belakang tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan warga negara.
Setelah 18 tahun usia UU PDRE, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Indonesia memiliki undang-undang untuk menghapus diskriminasi ras dan etnis. Pertanyaannya adalah: sudahkah kita sungguh-sungguh menjalankannya?




