Kabupaten Jember kembali menjadi tuan rumah bagi ribuan mahasiswa dalam program KKN Kolaboratif 2025. KKN kali ini mengusung tema “Desa Cinta” (Desa Cerdas, Inklusif, dan Tangguh). Peserta KKN Kolaboratif tahun ini, adalah 3.078 mahasiswa dan 124 dosen pembimbing lapangan. Mereka berasal dari 16 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pada pembukaan KKN, dilakukan pelepasan secara resmi oleh Bupati Jember, Muhammad Fawaid. Bupati yang akrab dipanggil Gus Fawait ini hadir bersama jajaran Forkopimda.
Prosesi pelepasan berlangsung pada Kamis pagi, 17 Juli 2025, di Alun-alun Jember Nusantara. Acara ditandai dengan penekanan tombol sirine, pelepasan balon, dan penyematan topi peserta secara simbolis. Program KKN kolaboratif ini telah dilaksanakan hingga 22 Agustus 2025 dan tersebar di 240 desa/kelurahan. Tersebar di seluruh Kabupaten Jember.
Arahan Bupati
Dalam arahannya, Gus Fawait menegaskan bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam mendukung agenda prioritas daerah. Terutama untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Jember saat ini berada pada posisi kedua kabupaten termiskin di Jawa Timur. Dimana kemiskinan ekstrem yang terjadi dapat berimbas pada meningkatnya angka stunting serta kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk aktif membantu desa melakukan verifikasi lapangan. Dengan tujuan memastikan akurasi data kemiskinan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Tematik Kependudukan KKN Kolaboratif
Salah satu bentuk keterlibatan nyata mahasiswa dapat terlihat dalam kegiatan Sosialisasi “SADAR ADMINDUK.” Kegiatan ini diantaranya diselenggarakan oleh KKN Kolaboratif Kelompok 011 di Desa Purwoasri. Sosialisasi tersebut diadakan pada 22 Juli 2025. Dimana para mahasiswa memberikan penyuluhan mengenai administrasi kependudukan (ADMINDUK). Termasuk mengenai KTP, KIA, KK, SKPWNI, akta pencatatan sipil, hingga layanan daring Dukcapil. Sosialisasi berlangsung interaktif dengan menggunakan poster dan presentasi singkat. Selain itu juga diikuti sesi tanya jawab seputar masalah yang sering dihadapi warga. Contohnya mengenai prosedur pindah domisili atau pengurusan dokumen yang hilang.
“Harapan kami, tidak ada lagi warga Desa Purwoasri yang kesulitan mengakses layanan publik hanya karena terkendala dokumen.” Ujar Tsalisah Rahmaniyyah Arifin, pemateri kegiatan tersebut.
Melalui rangkaian program ini, KKN Kolaboratif 2025 diharapkan tidak hanya menjadi pengalaman belajar bagi mahasiswa. Akan tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi desa. Khususnya dalam peningkatan literasi kependudukan, validasi data sosial ekonomi, dan penguatan layanan publik di tingkat lokal.@esa
Sumber: PPID
