Ketika Akses Bergantung pada “Hubungan Baik”: Potret Panti Asuhan Alpha
Panti Asuhan (PA) Alpha (nama disamarkan), di bawah asuhan Pak Laki dan Ibu Bunga (kedua nama disamarkan), memiliki cerita yang terkesan “lebih beruntung” dibandingkan panti asuhan lainnya. Semua anak asuhnya sudah memiliki akta kelahiran. Mereka bahkan pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan atap senilai Rp100 juta dan perbaikan saluran air senilai Rp250 juta. […]
Stigma dan Pungli di Balik Urusan Akta Kelahiran: Perjuangan 17 Tahun Ibu Melati
Tahun 2008, Ibu Melati (nama disamarkan) memulai perjuangan yang tak terbayangkan beratnya. Ia ingin mengurus akta kelahiran untuk 57 anak asuhnya di Panti Asuhan Bravo (nama disamarkan), Kabupaten Bogor. Butuh waktu 17 tahun—hampir dua dekade—baru ia bisa menyelesaikannya. Bahkan hingga kini, tahun 2026, masih ada lima balita baru berusia satu tahun yang belum memiliki akta […]
Hak Identitas yang Diperjualbelikan: Potret Pahit Anak Panti di Indonesia
Oleh: IG Mahendra Kusumaputra Kisah enam anak asal Papua di salah satu Panti Asuhan, di area jabotabek, adalah potret pahit dari kegagalan negara dalam memenuhi hak sipil paling dasar warganya. Mereka datang tanpa dokumen, tanpa jejak administrasi, dan tanpa masa depan yang jelas. “Memang tidak ada data sama sekali,” kata sebut saja Pak X (nama […]
Hukum Perdata Internasional: Mengapa Indonesia butuh UU HPI?
Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang di Singapura, lalu keduanya menetap di Australia. Bertahun-tahun kemudian, rumah tangga itu berakhir di meja perceraian. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak: hukum negara mana yang menentukan sah-tidaknya perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta mereka? Indonesia, Jepang, Singapura, atau Australia? Kasus semacam ini bukan skenario hipotetis. […]
Ranking Paspor Global: Siapa di Baliknya?
Istilah “paspor kuat” kembali terdengar dalam perbincangan publik akibat kasus Tyas, awardee LPDP. Sehingga netizen kembali mengulik tentang ranking paspor negara-negara. Namun jarang kita bertanya: siapa di balik ranking paspor global? lembaga mana saja yang menyusun ranking paspor dunia itu? Dan bagaimana metodenya? Pada saat ini ada beberapa lembaga internasional yang menyusun indeks kekuatan paspor, […]
Ilusi Impunitas: Ubah Kewarganegaraan Cara Lolos dari Pidana?
Isu perpindahan kewarganegaraan untuk menghindari proses pidana kembali mencuat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan transnasional. Pertanyaannya klasik namun tetap relevan: apakah mengganti paspor berarti memutus tanggung jawab hukum? Jawaban singkatnya: tidak. Artikel ini akan mengkaji mengapa tindakan mengubah kewarganegaraan dapat disebut sebagai ilusi impunitas. Kerap dipakai para tersangka kasus-kasus besar di berbagai belahan dunia. […]
KUHP Baru Lindungi Perempuan dari Nikah Siri dan Poligami Ilegal
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini dinyatakan berlaku sejak 2 Januari 2026, dan menandai pergeseran penting arah hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan krusial terdapat pada pengaturan tindak pidana terhadap perkawinan. Selama ini hal tersebut menjadi ruang abu-abu bagi praktik nikah siri dan poligami […]
Punya Akar Indonesia? Mungkin Bisa Masuk Skema GCI
Indonesia kini memperkenalkan sebuah kebijakan imigrasi baru bernama Global Citizenship of Indonesia (GCI)—sebuah skema izin tinggal permanen tanpa batas waktu yang ditujukan bagi orang asing yang punya akar Indonesia. Bisa berasal dari garis keturunan, atau hubungan keluarga dengan Indonesia. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons kebutuhan diaspora dan keturunan Indonesia di berbagai belahan […]
Perlindungan HAM yang Lebih Inklusif
Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam penanganan diskriminasi, yang merupakan bagian dari perlindungan HAM. Regulasi yang ada—seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dinilai memiliki cakupan yang masih terbatas. UU PDRE misalnya, hanya melindungi dari […]
Bisa Berkewarganegaraan Ganda di 14 Negara Asia Ini (1)
Fenomena kewarganegaraan ganda semakin mendapat perhatian dalam dua dekade terakhir, terutama di Asia. Bagi sebagian orang, memiliki lebih dari satu paspor bukan hanya simbol status, melainkan juga strategi mobilitas global. Namun, di balik keuntungannya, terdapat pula kerumitan hukum dan politik yang perlu dipahami secara mendalam. Artikel akan membahas 14 negara dimana anda bisa berkewarganegaraan ganda. […]
