Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi, sejak tahun 2008. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus meningkatkan perlindungan terhadap data kependudukan masyarakat Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan
Pemerintah Kota Tangerang kembali berinovasi dalam pelayanan publik dengan meluncurkan Sobat Dukcapil Versi 2. Sebuah sistem layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, dan praktis.
Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak. Dalam kunjungan ini, Jemsly menyoroti sejumlah
Petugas Dukcapil Buleleng kini tak lagi hanya menunggu di kantor. Mereka berkeliling dari desa ke desa, bahkan masuk panti jompo dan rumah sakit, untuk memastikan
Program Studi Magister (S2) Studi Agama-Agama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menggelar workshop kurikulum bertajuk “Memahami Agama dan Budaya Lokal melalui
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti perbedaan mencolok dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia menilai, naturalisasi pemain tim nasional berjalan jauh
Kasus Julio Torres, seorang veteran Korps Marinir Amerika Serikat yang pernah bertugas di Irak, menggambarkan dilema serius yang dihadapi ribuan veteran non-warga negara di Amerika
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan dalam kebijakan imigrasi. Kali ini menyasar pekerja migran, lewat program visa kerja H-1B. Rancangan aturan baru tersebut diumumkan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ponorogo kembali mencatat sebuah perkembangan penting dalam implementasi hak-hak sipil warga negara. Disdukcapil setempat melaporkan adanya peningkatan permohonan perubahan
Jutaan orang di dunia hidup tanpa kewarganegaraan, dan yang lebih memprihatinkan, sepertiganya adalah anak-anak. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, tidak bisa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, tengah menyiapkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Diantara
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
