Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025. Adapun tema yang diusung adalah “Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Pondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional.” Acara ini dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Pasar Minggu, Rabu (23/4).
Rakornas ini jadi ajang penting buat jajaran Dukcapil se-Indonesia untuk menyamakan visi dan langkah ke depan. Apalagi mengingat target besar seperti Visi Indonesia Emas 2045 dan sinergi pusat-daerah dalam mendukung Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam laporannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya membangun fondasi data kependudukan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan zaman. “Transformasi digital sudah jadi keniscayaan. Kita harus siap, karena ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien,” ujarnya.
Teguh juga menyoroti berbagai tantangan dan isu strategis yang harus dihadapi bersama. Salah satunya, soal Target SDGs poin ke-16 yang menekankan pentingnya identitas hukum bagi semua orang. Saat ini, masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang belum tercatat secara administratif – hal ini bikin mereka kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Di Indonesia, berdasarkan data Semester II 2024, sudah ada 284.973.643 jiwa yang masuk ke dalam database nasional dan memiliki NIK. Bahkan lebih dari 99% warga sudah merekam data KTP elektronik,” ungkap Teguh.
Tapi, dia juga mengakui bahwa data kependudukan itu sangat dinamis—setiap hari bisa berubah karena lahir, meninggal, menikah, cerai, pindah, dan lain-lain. Maka dari itu, perlu kerja keras agar data ini selalu up to date dan bisa diandalkan.
Masalah cakupan di wilayah-wilayah tertentu seperti Indonesia Timur, perbatasan, daerah 3T, komunitas adat, serta WNI di luar negeri juga jadi perhatian utama. Dukcapil terus berupaya agar semua warga punya akses yang sama terhadap identitas kependudukan.
Transformasi Digital
Menjelang gelombang transformasi digital 2025, Teguh juga menyoroti bagaimana negara-negara lain mulai tancap gas dengan sistem identitas digital. India misalnya, lewat program Aadhaar, sudah mengintegrasikan identitas digital ke layanan kesehatan dan subsidi energi. Sementara itu, Uni Eropa terus memperkuat sistem eIDAS 2.0 untuk identitas digital lintas negara.
“Indonesia nggak boleh ketinggalan. IKD harus bisa jadi lebih dari sekadar alat administrasi. Kita dorong IKD jadi enabler ekonomi digital juga,” jelas Teguh.
Sebagai mantan Pj Gubernur DKI Jakarta (periode Oktober 2024 – Februari 2025), Teguh juga paham betul bahwa sistem yang kuat bukan cuma soal fungsionalitas, tapi juga soal keamanan dan kepercayaan. “Kita harus belajar dari kasus kebocoran data dan serangan ransomware di berbagai negara. Sistem kita harus dibangun dengan prinsip zero-trust dan punya ketahanan siber yang tinggi,” tegasnya.
Tahun 2025 ini juga jadi masa krusial, karena dunia sedang menghadapi berbagai krisis seperti konflik regional dan bencana alam. Akibatnya, banyak pengungsi yang butuh identitas untuk bisa mengakses bantuan. Ini makin menegaskan pentingnya sistem identitas digital yang inklusif dan siap di segala situasi.
Di sisi lain, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional. Presidensi G20 Indonesia tahun 2024 telah membuka jalan untuk kerja sama global dalam tata kelola data. “Kita punya momentum. IKD bisa jadi alat diplomasi digital, memperkuat kerja sama dengan organisasi seperti UNDP dan World Bank untuk mendorong identitas yang inklusif secara global,” katanya.
Penutupnya? Teguh menyampaikan harapan agar Rakornas ini bisa jadi titik balik untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Dukcapil, demi memastikan bahwa data kependudukan dan IKD benar-benar jadi tulang punggung transformasi digital nasional.@esa
Sumber: Rakornas Dukcapil 2025
