Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli pena dan buku. Hingga persoalan
Polemik soal ganti nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Kini berfokus pada persoalan pelaksanaan aturan perubahan nama dalam administrasi
Kasus Kezia Syifa, WNI yang bergabung dengan Army National Guard Maryland. Mengungkap celah kritis dalam tata kelola kewarganegaraan Indonesia. Video pelepasan keluarganya yang viral menyebut
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Melanjutkan pembahasan bagian pertama. Bagian kedua artikel ini memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi politik hukum pemberantasan korupsi. Serta perubahan arah kebijakan yang terjadi dalam perjalanan
Bab 1 buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Membuka pembahasan dengan isu yang sangat sentral dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-1998, yakni pemberantasan korupsi. Korupsi
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang uji materi terkait pencatatan perkawinan beda agama. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege, seorang karyawan swasta. Ia menggugat
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga bentuk necropatriarki. Perempuan memikul mayoritas
Selama ini gender sering dipahami sebagai urusan identitas personal. Namun dalam praktik kenegaraan, gender adalah alat pengelolaan kekuasaan. Ia menentukan siapa yang dilindungi negara, siapa
“Siapa nama Anda?” Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun di New Mexico, Amerika Serikat, jawabannya sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Renee Valencia, Kepala Pencatatan Sipil
Lebih dari 600 pasangan di Asuncion, ibu kota Paraguay, mengucap janji perkawinan secara serentak. Hal ini dilakukan dalam sebuah acara kawin massal yang digelar pemerintah
Sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru di Amerika Serikat berpotensi mengubah wajah kewarganegaraan di negeri Paman Sam. Jika disahkan, aturan ini akan melarang warganya memiliki kewarganegaraan
Kasus warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing kembali terjadi. Kali ini melibatkan Muhammad Rio, mantan anggota Satbrimob Polda Aceh, yang diduga bergabung dengan
Pada 17 November 2025, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) atau Komite Penghapusan Diskriminasi Ras PBB membuka sesi ke-116 di Jenewa, Swiss. Pertemuan
Perkawinan lintas kewarganegaraan atau biasa disebut perkawinan campuran semakin banyak terjadi di era keterbukaan ini. Berdasar catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Jika tiga artikel sebelumnya menelusuri kerentanan kewarganegaraan, desain hukum, serta skala dan respons negara terhadap statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel keempat ini mengajak pembaca
Pemerintah menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) dan penghapusan diskriminasi kini menjadi fondasi utama arah pembangunan Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas,
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini
Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 61.000 warga Malaysia secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka. Hampir 94 persen di antaranya memilih Singapura sebagai rumah baru.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
