Bayangkan setiap akun media sosial, belanja daring, dan dompet digital Anda terikat pada satu kode yang dikeluarkan negara. Itulah gambaran Internet ID, sistem identitas daring yang tengah didorong pemerintah China.
Saya membaca ulasan James Turgal di The Hill tentang sistem ini. Turgal bukan pengamat sembarangan: ia mantan wakil direktur eksekutif FBI di bidang informasi dan teknologi. Kesimpulannya cukup tegas, yakni Internet ID menandai babak baru kontrol digital di China.
Satu Kode untuk Semua Akun
Nama resminya National Network Identity Authentication. Aturannya berlaku sejak 15 Juli 2025. Warga mendaftar lewat aplikasi pemerintah dengan menyerahkan nama asli dan pemindaian wajah, lalu menerima kode identitas unik untuk dipakai di berbagai layanan daring.
Pendaftarannya bersifat sukarela, tetapi peminatnya melonjak cepat. Saat masih uji coba pada Mei 2025, pendaftarnya sekitar 6 juta orang. Per September 2026, Kementerian Keamanan Publik China mencatat lebih dari 50 juta pendaftar, aplikasinya diunduh lebih dari 100 juta kali, dan sudah terhubung dengan lebih dari 680 aplikasi. Platform media sosial, e-commerce, dan pembayaran didorong untuk ikut memakainya.
Alasan Resmi Internet ID Tiongkok Adalah Melindungi Warga
Pemerintah China menyebut sistem ini melindungi warga dari penipuan dan kejahatan siber. Klaim lainnya, platform hanya menerima token anonim sehingga data pribadi pengguna tidak tersebar ke banyak perusahaan.
Di atas kertas, argumen ini masuk akal. Penipuan daring memang masalah nyata di banyak negara, dan verifikasi identitas yang kuat bisa menekannya.
Namun Turgal mengingatkan, anonim bagi platform belum tentu anonim bagi negara. Pemerintah tetap menyimpan identitas asli dalam basis data terpusat dan bisa mengetahui siapa pemilik setiap akun.
Menurutnya, hal ini membuka jalan bagi penyaringan konten dan pemblokiran layanan untuk orang tertentu, termasuk pengkritik di luar negeri. Ia juga meragukan label sukarela akan bertahan lama. Jika layanan penting mulai mensyaratkan Internet ID, warga praktis terpaksa menyerahkan data wajahnya.
Risiko lain adalah keamanan data. Basis data terpusat adalah sasaran empuk peretas. Turgal mencontohkan kebocoran lebih dari satu miliar data biometrik di China pada 2022.
Pelajaran untuk Semua Negara
Saya melihat Internet ID sebagai cermin dilema yang dihadapi banyak negara: seberapa jauh keamanan boleh ditukar dengan privasi. Identitas digital bisa menjadi alat perlindungan, tetapi juga alat kontrol. Bak dua sisi dari sekeping mata uang. Kita membutuhkan keamanan bagi setiap pengguna dari praktik penipuan, scam dan sebagainya, namun di sisi lain, hal tersebut bisa juga berarti memberikan kendali yang lebih banyak kepada negara. Dilema yang sama juga sedang dirasakan di Indonesia. Khususnya ketika berbicara dalam konteks kependudukan dan pencatatan sipil dengan interoperabilitas antar berbagai sistem. Kemudahan dan kepraktisan di satu sisi, sementara persoalan keamanan data pribadi di sisi lain.
Pembedanya terletak pada pengawasan independen, batas penggunaan data yang jelas, dan hak warga untuk menolak. Tanpa itu, satu kode yang menjanjikan kemudahan bisa berubah menjadi pintu yang selalu terbuka bagi pengawasan.
