Wajah baru mengisi sejumlah kursi strategis di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini terjadi setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 23 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026.
Dari 23 pejabat yang dilantik, empat di antaranya memiliki posisi maupun rekam jejak yang bersinggungan langsung dengan Ditjen Dukcapil. Kursi Sekretaris Ditjen Dukcapil kini diisi Dian Andy Permana. Ia menggantikan Hani Syopiar Rustam, yang mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Andy bukan wajah asing di lingkungan Kemendagri. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal sejak Februari 2026, dan pernah memimpin Biro Sumber Daya Manusia.
Rotasi pejabat juga terjadi di dua direktorat yang memegang peran kunci dalam pengelolaan data kependudukan. Handayani Ningrum, yang sebelumnya memimpin Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), kini bergeser menjadi Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD).
Langkah ini menambah panjang perjalanan Handayani di Ditjen Dukcapil. Sebelum memimpin IDKN sejak Mei 2025, ia pernah menjabat Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan rotasi ini, pengalamannya kini merentang di hampir seluruh bidang utama administrasi kependudukan.
Kursi Direktur IDKN yang ditinggalkan Handayani selanjutnya diisi Irvan Amirullah. Irvan datang dengan bekal pengalaman di bidang pemerintahan daerah dan tata kelola internal. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan pernah menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Data Kependudukan Kian Strategis dan Rotasi Pejabat
Rotasi pejabat ini berlangsung di tengah meningkatnya peran data kependudukan dalam layanan publik. Data tersebut kini tak sekadar menjadi dasar penerbitan dokumen seperti KTP atau akta-akta pencatatan sipil, tetapi juga fondasi bagi berbagai program pemerintah yang membutuhkan data penduduk yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi memandang pergantian pejabat sebagai bagian dari dinamika organisasi, sekaligus momentum untuk memperkuat kinerja. Ia meminta para pejabat yang mendapat amanah baru segera tancap gas melanjutkan program yang sudah berjalan.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik, menjaga kesinambungan program, dan terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,” ujar Teguh.
Menurutnya, penguatan integrasi data harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah perlu terus dipererat agar data kependudukan makin akurat dan bisa dimanfaatkan secara tepat.
Dengan latar belakang yang beragam, para pejabat baru diharapkan mampu membawa penyegaran sekaligus menjaga kesinambungan, sehingga tata kelola, integrasi data, dan layanan administrasi kependudukan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
