Dalam tradisi filsafat politik, pembedaan antara kehidupan publik dan ranah privat merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar. Sejak polis Yunani hingga negara demokrasi modern, selalu ada pertanyaan yang sama: sejauh mana seseorang harus terlibat dalam urusan bersama, dan sejauh mana ia berhak menarik diri untuk menjalani kehidupan pribadinya? Dua istilah Yunani kuno membantu kita memahami ketegangan tersebut: polites dan idiotes.

Polites adalah warga polis yang memiliki hubungan politik dengan komunitasnya. Sementara itu, idiotes pada mulanya menunjuk pada orang privat atau orang awam, yakni seseorang yang berada di luar jabatan atau keahlian tertentu. Dalam perkembangan sejarah, kedua istilah tersebut memperoleh muatan yang jauh lebih luas. Namun, sebelum membicarakan keduanya, kita perlu kembali kepada gagasan yang menaungi kehidupan politik itu sendiri: demokrasi.

Demokratia: Dari Kata Menjadi Personifikasi

Istilah demokratia umumnya dijelaskan sebagai gabungan demos (“rakyat”) dan kratos (“kekuasaan”), yang secara harfiah menunjuk pada kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Istilah ini telah digunakan dalam dunia Yunani pada abad ke-5 SM, antara lain dalam karya Herodotus. Penjelasan etimologis inilah yang paling umum digunakan dalam sejarah politik dan bahasa.

Akan tetapi, bagi orang Athena, demokrasi pada akhirnya bukan sekadar nama bagi suatu bentuk pemerintahan. Demokrasi juga memperoleh personifikasi dalam sosok Demokratia, sang dewi pelindung majelis.

Setelah demokrasi Athena dipulihkan dari rezim oligarki Tiga Puluh Tiran pada 403 SM, Demokratia mulai memperoleh penghormatan keagamaan. Pada abad ke-4 SM, ia bahkan tampil sebagai personifikasi yang memiliki tempat dalam imajinasi politik Athena. Prasasti Hukum Eukrates dari 337/336 SM, misalnya, menampilkan Demokratia dalam kaitannya dengan Demos, personifikasi rakyat Athena.

John Keane, dalam The Shortest History of Democracy (2022), menempatkan Demokratia sebagai salah satu unsur penting dalam kisah awal demokrasi. Pembacaan semacam ini menarik karena memperlihatkan bahwa demokrasi bagi masyarakat Yunani bukan semata-mata mekanisme kelembagaan. Demokrasi juga dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, dihormati, bahkan dibela. Menurut Keane, jauh sebelum Athena, bangsa Mesopotamia membayangkan bahwa bahkan para dewa pun memutuskan nasib dunia lewat majelis. Inilah yang kemudian diyakini mendorong terbentuknya majelis warga di kota-kota Sumeria.

Meski demikian, secara etimologis penjelasan yang paling mapan tetap menghubungkan demokratia dengan demos dan kratos. Demokratia sebagai personifikasi merupakan perkembangan dalam cara masyarakat Yunani membayangkan demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang memerintah. Ia juga menyangkut siapa yang hadir sebagai bagian dari rakyat dan mengambil bagian dalam urusan bersama.

Polites: Warga yang Hadir dalam Polis

Dalam bahasa Yunani, warga negara disebut polites, yang berhubungan dengan kata polis, negara-kota atau komunitas politik. Istilah inilah yang secara konseptual lebih dekat dengan kata citoyen dalam bahasa Prancis modern maupun citizen dalam bahasa Inggris.

Namun, polites tidak sekadar berarti seseorang yang tinggal di wilayah polis. Dalam pengertian politik klasik, kewarganegaraan berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan bersama.

Aristoteles, dalam Politics, bahkan mendefinisikan warga negara melalui kemampuannya mengambil bagian dalam fungsi deliberatif dan yudisial negara. Dengan demikian, kewarganegaraan bukan hanya status administratif, tetapi juga hubungan aktif seseorang dengan komunitas politiknya.

Di Athena, warga laki-laki dewasa yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam Ekklesia atau majelis rakyat, memberikan suara dalam keputusan politik, menjadi anggota juri, dan dalam berbagai keadaan menjalankan jabatan publik. Pertama-tama warga menentukan berbagai garis kebijakan polis melalui Ekklesia, barulah kemudian sebagian jabatan penyelenggaraan negara diisi melalui pengundian. Dengan demikian, jabatan publik tidak selalu menjadi monopoli mereka yang memiliki kekayaan, jaringan, atau ambisi politik untuk mencalonkan diri.

Partisipasi tersebut tidak selalu berarti bahwa setiap warga hadir setiap saat. Kehadiran di majelis pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, sejak sekitar akhir abad ke-5 SM, negara memberikan pembayaran kepada peserta dalam sejumlah fungsi publik sehingga keterlibatan politik tidak sepenuhnya menjadi hak istimewa orang kaya yang memiliki cukup waktu untuk meninggalkan pekerjaan mereka.

Tentu saja, demokrasi Athena memiliki batas yang sangat jelas. Tidak semua penduduk merupakan warga negara. Perempuan, budak, dan pendatang (metoikoi) tidak memiliki status kewarganegaraan yang sama dengan laki-laki warga Athena.

Karena itu, ketika kita berbicara mengenai polites Athena, kita tidak boleh memindahkan begitu saja konsep tersebut ke pengertian kewarganegaraan modern. Namun ada satu gagasan yang tetap penting: menjadi warga berarti memiliki hubungan dengan kehidupan publik.

Civic Virtue: Polites dan Idiotes

Jika polites adalah warga yang mengambil bagian dalam kehidupan polis, pertanyaan berikutnya adalah: apa yang membuat seseorang menjalankan kewargaannya dengan baik, bukan sekadar memiliki status sebagai warga? Salah satu jawabannya terdapat dalam gagasan yang kemudian dikenal sebagai civic virtue, atau kebajikan kewarganegaraan.

Orang Yunani mengenal gagasan aretē politikē, yaitu keutamaan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalankan perannya sebagai warga negara dan ikut mengurus kehidupan polis. Kewarganegaraan, dengan demikian, bukan hanya persoalan hak untuk hadir dalam ruang publik, tetapi juga menyangkut kualitas karakter yang dibawa seseorang ketika berada di dalamnya.

Aristoteles dalam Politika merumuskan warga yang baik sebagai orang yang mampu “memerintah dan diperintah secara bergiliran”. Maksudnya, seorang warga harus siap memimpin ketika memperoleh tanggung jawab dan menerima keputusan bersama ketika berada dalam posisi sebagai warga biasa. Kewarganegaraan mengandaikan kemampuan menjalankan kedua posisi tersebut.

Tradisi Romawi kemudian mengembangkan gagasan serupa melalui virtus dan pengabdian kepada res publica, secara harfiah diterjemahkan “urusan publik”. Dari istilah terakhir inilah kemudian lahir kata “republik”. Berabad-abad kemudian, Montesquieu dalam De l’esprit des lois (1748) menempatkan kebajikan politik—terutama cinta kepada republik dan kesetaraan—sebagai salah satu prinsip yang menopang pemerintahan republik. Gagasan tentang kebajikan warga ini kemudian memperoleh bentuk baru dalam pemikiran politik modern, termasuk di tengah Revolusi Prancis.

Dalam bentuk yang paling sederhana, civic virtue mencakup kesediaan mempertimbangkan kepentingan bersama, keberanian menyampaikan pendapat sekaligus memikul tanggung jawab atasnya, kemampuan menerima keputusan bersama, dan penghormatan terhadap hukum serta institusi publik.

Dengan demikian, kehidupan politik tidak hanya membutuhkan warga yang memiliki hak, tetapi juga warga yang bersedia menggunakan hak tersebut dengan kesadaran bahwa kehidupan bersama tidak dapat sepenuhnya dibangun dari kepentingan pribadi.

Idiotes: Manusia Privat

Di sisi lain terdapat istilah idiotes, yang berasal dari idios, sesuatu yang bersifat sendiri atau privat.

Pada awalnya, idiotes sama sekali bukan kata yang berarti “bodoh”, sebagaimana pemaknaan modern. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjuk orang privat, orang biasa, orang awam, atau seseorang yang bukan pejabat maupun bukan ahli dalam bidang tertentu.

Dalam konteks politik, istilah tersebut dapat digunakan untuk membedakan seseorang yang tidak menjalankan fungsi publik dari mereka yang terlibat dalam kehidupan politik polis. Karena itu, idiotes tidak tepat diterjemahkan begitu saja sebagai “orang yang apatis terhadap politik”. Maknanya jauh lebih luas.

Namun, perkembangan kehidupan politik Yunani membuat perbedaan antara warga yang mengambil bagian dalam urusan bersama dan orang yang hanya mengurus kehidupan privat menjadi semakin bermakna.

Dalam Funeral Oration yang dicatat Thucydides, Perikles menggambarkan sikap Athena terhadap warga yang tidak mengambil bagian dalam kehidupan publik secara sangat keras. Bagi masyarakat yang menganggap partisipasi sebagai bagian penting dari kewarganegaraan, ketidakpedulian terhadap urusan bersama tidak dipandang sekadar sebagai pilihan pribadi yang tidak memiliki konsekuensi sosial. Dari sinilah idiotes kemudian memperoleh sejarah makna yang panjang.

Dalam bahasa Latin, idiota berkembang dengan makna seperti orang awam atau orang yang tidak terdidik. Melalui perkembangan bahasa-bahasa Eropa, maknanya kemudian bergeser semakin jauh hingga akhirnya “idiot” menjadi istilah untuk orang yang dianggap sangat bodoh.

Dengan demikian, anggapan populer bahwa idiot pada awalnya berarti “orang yang tidak peduli politik” lalu berubah menjadi “orang bodoh” terlalu sederhana. Perubahan maknanya berlangsung melalui beberapa tahap, terutama melalui pengertian “orang awam” dan “orang tidak terpelajar”.

Yang menarik justru bukan penghinaan modern tersebut, melainkan kontras awal antara polites dan idiotes: antara manusia yang hadir dalam ruang publik dan manusia yang berada terutama dalam ranah privat.

Polites dan Idiotes: Pedagang dalam Tatanan Tiongkok Kuno

Kecurigaan terhadap kehidupan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi bukanlah monopoli tradisi Yunani.

Dalam sejarah Tiongkok, terdapat klasifikasi yang dikenal sebagai shi nong gong shang, pembagian empat kelas sosial dalam masyarakat Tiongkok kuno berdasarkan jasa dan moral terhadap negara. Secara umum urutannya adalah kaum pejabat sipil dan militer serta kaum terpelajar (Shi), petani (Nong),  pengrajin (Gong), dan pedagang (Shang). Klasifikasi ini sering disebut sebagai “empat golongan”. Namun, ia tidak sebaiknya dipahami sebagai sistem kelas sosial yang sepenuhnya kaku. Maknanya berubah menurut periode dan konteks sejarah dinasti penguasanya.

Petani memperoleh kedudukan penting karena menghasilkan pangan yang menopang kehidupan negara. Pedagang, sebaliknya, sering ditempatkan lebih rendah dalam hierarki normatif karena kegiatan mereka dipandang berorientasi pada pertukaran dan keuntungan, bukan produksi kebutuhan dasar orang banyak.

Pertentangan antara yi, yang berkaitan dengan kelayakan moral atau tindakan yang patut, dan li, keuntungan atau kepentingan material, juga menjadi tema penting dalam teks-teks Tiongkok klasik.

Namun, tidak tepat jika menyamakan begitu saja pedagang Tiongkok dengan idiotes Yunani. Dasar kedua konsep tersebut berbeda. Dalam tradisi Yunani, persoalannya berkaitan terutama dengan partisipasi dalam kehidupan polis. Dalam tradisi Tiongkok, persoalannya lebih berkaitan dengan fungsi sosial, tatanan moral, dan kontribusi terhadap keteraturan masyarakat.

Meski berbeda, keduanya memperlihatkan kecenderungan yang serupa: kehidupan yang sepenuhnya diarahkan pada kepentingan privat atau keuntungan pribadi dapat ditempatkan lebih rendah daripada kehidupan yang dianggap memberikan kontribusi bagi tatanan bersama. Dalam konteks civic virtue, tingkat kebijaksanaan kewargaan kaum pedagang dianggap berada pada hirarki terbawah.

Dalam praktik sejarah Tiongkok, tentu saja batas tersebut tidak selalu kaku. Pedagang yang memperoleh kekayaan dapat menginvestasikannya dalam pendidikan anak-anak mereka. Melalui pendidikan dan ujian negara, keturunan keluarga pedagang dapat memasuki dunia kaum terpelajar dan birokrasi. Karena itu, hierarki sosial tersebut lebih tepat dipahami sebagai suatu tatanan normatif yang dalam praktiknya selalu dinegosiasikan.

Aristoteles dan Persoalan Kehidupan Privat

Perdebatan mengenai hubungan antara pekerjaan, kehidupan privat, dan kewarganegaraan juga muncul dalam pemikiran Aristoteles.

Bagi Aristoteles, kehidupan politik membutuhkan waktu dan kapasitas tertentu. Orang yang seluruh waktunya tersita untuk pekerjaan yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup memiliki keterbatasan untuk menjalankan fungsi warga sebagaimana dibayangkan dalam negara ideal.

Karena itu, dalam pembahasannya mengenai negara terbaik, Aristoteles membedakan warga yang menjalankan fungsi politik dari kelompok seperti buruh, artisan, dan pedagang. Masalahnya bukan semata-mata bahwa pekerjaan tersebut buruk. Persoalannya adalah apakah seseorang memiliki waktu luang yang memungkinkan dirinya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mengembangkan kebajikan warga.

Di sini tampak salah satu ciri penting politik Yunani: kehidupan yang baik tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai kemampuan menggunakan waktu untuk mengambil bagian dalam kehidupan komunitas.

Pandangan semacam ini tentu berbeda jauh dari masyarakat modern, ketika pekerjaan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi justru menjadi bagian yang sah dari kehidupan warga negara.

Dari Kebebasan Orang Kuno ke Kebebasan Orang Modern

Di sinilah persoalan polites dan idiotes menjadi relevan bagi dunia modern. Pada 1819, Benjamin Constant memberikan pidato terkenalnya mengenai “kebebasan orang-orang kuno dibandingkan dengan kebebasan orang-orang modern”. Menurut Constant, masyarakat kuno menempatkan kebebasan terutama dalam partisipasi langsung atau tidak langsung dalam kekuasaan kolektif. Masyarakat modern, sebaliknya, semakin menempatkan kebebasan pada hak individu untuk menjalani kehidupan pribadinya tanpa campur tangan yang berlebihan dari negara.

Perubahan ini sangat penting. Dalam demokrasi modern, seseorang tidak harus hadir dalam setiap rapat politik, mengikuti setiap perdebatan parlemen, atau menghabiskan seluruh waktunya dalam urusan publik agar tetap menjadi warga negara. Memiliki keluarga, bekerja, berdagang, belajar, beribadah, berkesenian, atau sekadar menjalani kehidupan pribadi juga merupakan bagian dari kebebasan.

Dengan kata lain, kehidupan privat tidak otomatis merupakan ancaman terhadap demokrasi. Justru di sinilah perbedaan antara demokrasi kuno dan modern menjadi penting. Demokrasi modern tidak dapat menuntut semua warga untuk hidup sebagai polites dalam pengertian Athena. Ia juga harus melindungi ruang kehidupan yang tidak bersifat politik.

Ketika Ruang Publik Menyusut

Namun, persoalannya tidak selesai dengan mengatakan bahwa kehidupan privat adalah hak setiap individu. Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), mengingatkan pentingnya ruang publik sebagai tempat manusia tampil di hadapan orang lain melalui tindakan dan perkataan. Ruang publik memungkinkan manusia bukan hanya hidup sebagai individu yang memenuhi kebutuhan biologis, tetapi tampil sebagai makhluk yang dapat bertindak bersama dan membentuk dunia bersama.

Jika seluruh kehidupan masyarakat diserahkan kepada birokrasi, negara, kelompok elite, atau segelintir orang yang bersedia mengurus politik, warga lain berisiko kehilangan kesempatan untuk bertindak sebagai warga negara.

Di sinilah paradoksnya. Demokrasi membutuhkan ruang privat, tetapi pada saat bersamaan juga membutuhkan ruang publik. Manusia membutuhkan hak untuk tidak terus-menerus menjadi makhluk politik. Tetapi demokrasi membutuhkan manusia yang pada saat tertentu bersedia masuk ke ruang publik ketika kepentingan bersama dipertaruhkan.

Bukan Memilih antara Polites dan Idiotes

Karena itu, polites dan idiotes sebaiknya tidak dipahami sebagai dua tipe manusia yang secara mutlak berlawanan—apalagi sebagai “warga baik” melawan “orang bodoh”.

Seorang manusia modern dapat menjadi keduanya dalam waktu yang berbeda. Ia dapat menjadi manusia privat ketika bekerja, mengurus keluarga, membaca buku, menjalankan usaha, menikmati seni, atau menjalani kehidupan personalnya. Pada saat yang lain, ia dapat menjadi polites ketika menggunakan hak suara, mengikuti organisasi masyarakat, menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintah, membayar pajak, menjadi relawan, atau mengambil bagian dalam keputusan yang menyangkut kehidupan bersama.

Dengan demikian, persoalan demokrasi bukan bagaimana menghapus kehidupan privat demi partisipasi politik. Persoalannya adalah bagaimana menjaga agar kehidupan privat tidak berkembang menjadi ketidakpedulian total terhadap kehidupan bersama.

Demokrasi yang sehat membutuhkan keduanya: ruang bagi individu untuk menjadi dirinya sendiri dan ruang bagi warga untuk bertindak bersama.

Barangkali inilah pelajaran paling penting dari perjalanan panjang polites dan idiotes. Manusia tidak harus selalu berada di ruang publik. Tetapi ketika ruang publik membutuhkan kehadirannya, ia juga tidak dapat selamanya bersembunyi di balik pintu kehidupan privat.

Kewarganegaraan pada akhirnya bukan tuntutan untuk selalu menjadi manusia politik. Seperti diingatkan sosiolog C. Wright Mills, seorang yang kehilangan pekerjaan menghadapi masalah pribadi, tetapi ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, itu adalah persoalan publik. Civic virtue adalah kemampuan membaca peralihan itu, yaitu mengenali kapan keresahan kita ternyata dirasakan banyak orang, lalu mau ikut bersuara ketika saatnya tiba.