Selama ini, mengurus akta kelahiran bayi membutuhkan beberapa tahapan administrasi. Orang tua harus memastikan kelahiran anak mereka tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Ini berarti mengurus dokumen ke kantor Dukcapil secara langsung maupun online di layanan dukcapil setempat. Selain itu, akta kelahiran bisa juga diurus melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) di gawai masing-masing. Tentu ini hanya berlaku bagi penduduk yang sudah mengaktivasi IKD-nya. Namun seluruhnya masih mengandalkan kesadaran dan kemauan penduduk. Kini pemerintah menghadirkan solusi baru: akta kelahiran digital, hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Layanan ini diharapkan membuat proses pengurusan akta menjadi jauh lebih sederhana dan cepat, dengan mengintegrasikan SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri. Jadi tidak lagi mengandalkan kesadaran dan kemauan penduduk, tapi sistem layanan pemerintahlah yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Sistemlah yang bekerja untuk penduduk.

Integrasi SATUSEHAT dan SIAK diluncurkan di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Peluncuran ini dihadiri oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Direktur Utama BPJS, dan Kepala BPS.

Melalui integrasi kedua sistem tersebut, data kelahiran dari fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akta kelahiran pun dapat diproses tanpa orang tua harus datang langsung ke kantor Dukcapil — langkah awal menuju sistem kementerian dan lembaga yang saling terhubung dan berkomunikasi, atau yang disebut interoperabilitas.

Bagaimana Akta Kelahiran Digital Bekerja

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari CNBC Indonesia, menyebut sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia — setara dengan 13 ribu bayi per hari. Angka kelahiran yang besar ini membuat integrasi data menjadi krusial, mengingat satu peristiwa kelahiran berkaitan dengan beberapa layanan pemerintah sekaligus.

Alurnya berjalan sebagai berikut. Ketika bayi lahir di fasilitas kesehatan, datanya langsung dicatat melalui sistem yang terhubung dengan SIAK. Dukcapil kemudian memproses dokumen kependudukan berdasarkan data yang diterima dan telah diverifikasi, sebelum akhirnya menerbitkan akta kelahiran secara digital. Orang tua dapat menyimpan atau mencetak dokumen tersebut setelah dikirim melalui saluran digital, sementara perubahan Kartu Keluarga juga dapat diproses melalui mekanisme yang sama.

Dengan kata lain, akta kelahiran digital bukan sekadar mengubah dokumen kertas menjadi berkas elektronik — perubahan yang lebih penting justru terjadi pada proses pelayanan di baliknya.

Mengapa Integrasi SATUSEHAT dan SIAK Penting?

SATUSEHAT berada di ekosistem data kesehatan, sementara SIAK adalah sistem utama administrasi kependudukan yang dikelola Kemendagri melalui Dukcapil. Kelahiran adalah peristiwa yang mempertemukan kedua sistem ini: fasilitas kesehatan menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mencatat kelahiran, sedangkan Dukcapil memiliki kewenangan mencatat peristiwa tersebut dalam administrasi kependudukan. Integrasi memungkinkan informasi kelahiran diteruskan antarsistem tanpa warga harus membawa data yang sama dari satu instansi ke instansi lain.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa basis data Dukcapil diperbarui setiap hari, dengan perubahan akibat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk masuk dari 514 kabupaten dan kota. Menurutnya, data Dukcapil saat ini telah dimanfaatkan melalui lebih dari 7.000 kerja sama, mencakup pelayanan pemerintah, perbankan, dan layanan keuangan. Integrasi SATUSEHAT dan SIAK memperluas interoperabilitas tersebut ke pelayanan pencatatan kelahiran.

Dokumen Apa Saja yang Diperoleh?

Selain akta kelahiran digital, sistem terintegrasi ini juga memproses perubahan Kartu Keluarga, asalkan data kelahiran sudah tercatat dan memenuhi persyaratan.

Dokumen digital dapat dicetak langsung di fasilitas kesehatan, atau dikirim kepada orang tua melalui email maupun WhatsApp. Skema ini memangkas kebutuhan warga untuk berpindah dari fasilitas kesehatan ke kantor pelayanan administrasi kependudukan. Tito juga menilai integrasi ini dapat mempersempit peluang pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Bagaimana Jika Bayi Lahir di Rumah?

Tidak semua bayi lahir di rumah sakit, klinik, atau puskesmas — sebagian kelahiran masih berlangsung di rumah atau tempat lain. Untuk itu, pemerintah menyiapkan mekanisme khusus bagi kelahiran di luar fasilitas kesehatan.

Kemendagri akan menerbitkan surat edaran kepada kepala desa untuk memperkuat pelaporan kelahiran. Kepala desa, bersama orang tua, dapat melaporkan kelahiran kepada puskesmas setempat atau langsung ke Dukcapil. Setelah kelahiran dilaporkan dan diverifikasi, dokumen kependudukan tetap dapat diterbitkan.

Mekanisme pelaporan serupa juga akan diberlakukan untuk peristiwa kematian, mengingat pemerintah menilai masih ada warga meninggal yang belum tercatat — salah satunya karena pemakaman dilakukan tanpa pelaporan administrasi kependudukan.

Belum Berlaku Merata di Seluruh Indonesia

Masyarakat perlu mencatat bahwa sistem baru ini masih diterapkan secara bertahap. Saat peluncuran, program ini baru berada pada tahap percontohan di 243 dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan implementasi yang lebih luas (roll out) mulai Oktober 2026.

Karena itu, mekanisme pelayanan bisa berbeda-beda selama masa transisi ini berlangsung. Orang tua tetap perlu mengikuti prosedur yang berlaku di daerah masing-masing.

Dari Lahir, Data Cukup Dicatat Sekali

Integrasi SATUSEHAT dan SIAK mencerminkan perubahan penting dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selama ini, warga sering menjadi “penghubung” antara satu sistem pemerintah dengan sistem lainnya — dokumen yang sama harus dibawa dan diserahkan berulang kali ke instansi berbeda.

Melalui interoperabilitas, pola ini mulai dibalik: sistem pemerintahlah yang saling berkomunikasi, setelah warga memberikan data yang diperlukan sekali saja. Akta kelahiran digital menjadi contoh konkret dari pendekatan ini — peristiwa kelahiran dicatat di fasilitas kesehatan, lalu diteruskan langsung ke sistem administrasi kependudukan.

Jika implementasinya berjalan luas, manfaatnya bukan hanya mengurangi antrean. Integrasi ini juga dapat mempercepat pemenuhan identitas hukum sejak seorang anak dilahirkan — membuat pencatatan kelahiran lebih cepat dan lebih akurat bagi administrasi kependudukan, serta pelayanan yang lebih sederhana bagi warga.