Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga bentuk necropatriarki. Perempuan memikul mayoritas utang pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Pendidikan yang selama ini menjadi jalan keluar dari kesenjangan upah kini berubah menjadi sumber ketergantungan baru. Perubahan kebijakan pelunasan utang membatasi mobilitas perempuan. Baik untuk berpindah kerja, meninggalkan relasi berbahaya, maupun berpartisipasi politik.
Penghapusan program keberagaman (DEI) memperparah situasi ini. Akses perempuan terhadap pekerjaan dan promosi kembali bergantung pada patronase laki-laki. Sementara perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual dilemahkan. Pada saat yang sama, layanan kesehatan perempuan, yang sejak awal kurang didanai. Mengalami degradasi melalui penutupan klinik dan kriminalisasi layanan medis tertentu.
Negara, Kekerasan, dan Tubuh Perempuan
Paradoks paling mencolok muncul dalam pendekatan negara terhadap kekerasan. Di satu sisi, negara menampilkan kekuasaan melalui razia imigrasi dan kepolisian bersenjata. Di sisi lain, ia membiarkan kekerasan yang paling luas dan paling dapat diprediksi. Berupa kekerasan pasangan intim, pelecehan seksual, dan kontrol reproduksi, tanpa perlindungan memadai. Inilah sebagian dari bentuk necopatriarki.
Dalam konteks aborsi, pelaku kekerasan bahkan memperoleh kuasa lebih besar atas tubuh perempuan. Tidak mengherankan jika kriminalisasi perempuan meningkat, terutama yang terkait trauma dan pembelaan diri. Situasi ini dapat dipahami sebagai necropatriarki: tatanan politik patriarkal yang mengelola kehidupan dan kematian perempuan melalui pengabaian struktural, ketergantungan paksa, dan kekerasan yang dinormalisasi. Negara menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang dapat dibiarkan menderita secara perlahan.
Penolakan sebagai Politik melawan Necropatriarki
Namun perempuan tidak tinggal diam. Di tengah pelemahan kewarganegaraan ini, muncul bentuk-bentuk perlawanan yang sering tidak terlihat sebagai “politik”: membangun jaringan solidaritas, dana darurat, koperasi pengasuhan, komunitas lintas identitas, dan literasi hukum. Banyak perempuan menolak mandat gender konservatif—menunda atau menolak pernikahan, keibuan, dan institusi patriarkal.
Generasi muda perempuan, khususnya Gen Z, menunjukkan bentuk perlawanan yang interseksional dan sehari-hari. Mereka menghubungkan isu keadilan reproduksi dengan anti-rasisme, hak disabilitas, keadilan iklim, dan solidaritas global. Perlawanan ini mungkin tidak selalu spektakuler, tetapi justru efektif karena menyasar fondasi sosial patriarki.
Keinginan perempuan untuk meninggalkan Amerika Serikat hari ini bukan sekadar ekspresi ketidakbahagiaan personal, melainkan diagnosis politik: mereka melihat kewarganegaraan ditarik menjauh dari mereka.
Perempuan memang yang paling terdampak, tetapi agenda misoginis ini pada akhirnya memfeminisasi seluruh masyarakat—membuat semakin banyak orang hidup dalam ketidakamanan dan ketergantungan. Solidaritas sejati tidak cukup dengan menyerukan “perempuan mendukung perempuan”. Laki-laki harus terlibat aktif sebagai sekutu, bukan sebagai penentu batas kompromi.
Demokrasi tidak akan pulih selama perempuan—terutama yang paling rentan—tidak ditempatkan di pusat kehidupan politik. Tanpa itu, kewarganegaraan akan tetap bersyarat, dan politik macho-otoritarian akan terus menemukan ruang hidupnya.
TAMAT
Bacaan Lanjutan:
