Kuwait dikejutkan oleh sebuah keputusan mengejutkan yang muncul melalui Kuwait Today, buletin resmi pemerintah, pada awal Desember 2025. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani langsung oleh Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait cabut kewarganegaraan 24 orang — termasuk nama yang sangat terkenal di dunia Islam: Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan, atau lebih dikenal sebagai Tariq al-Suwaidan.

Siapa yang mengikuti perkembangan dakwah dan wacana Islam kontemporer pasti mengenal Al-Suwaidan. Ia bukan hanya seorang ulama dan penceramah, tapi juga penulis produktif, pengusaha, dan tokoh media. Pengaruhnya melampaui Kuwait, menjangkau dunia Arab dan komunitas Muslim global. Namanya bahkan masuk dalam The Muslim 500 selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024).

Namun statusnya sebagai warga Kuwait kini resmi dicabut.

Dekrit Tanpa Penjelasan

Dekrit nomor 227/2025 tidak memberikan alasan. Tidak ada penjelasan hukum, tidak ada rincian mengenai pelanggarannya, tidak ada dasar pembuktian. Hanya satu kalimat inti:

“Kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui ketergantungan.”

Dekrit ini diajukan oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri, disetujui kabinet, dan kemudian disahkan Emir. Prosedurnya formal — tetapi substansinya tetap gelap.

Dan ketika alasan tidak dijelaskan, spekulasi pun muncul.

Apa yang Mungkin Menjadi Alasan?

Dalam sejarah Kuwait, pencabutan kewarganegaraan bukan hal asing. Otoritas pernah melakukannya karena:

• memiliki kewarganegaraan ganda,

• memperoleh kewarganegaraan melalui pemalsuan atau penipuan,

• terlibat kejahatan tertentu,

• dianggap mengancam keamanan nasional,

• atau dianggap melemahkan rezim.

Pencabutan kewarganegaraan juga pernah digunakan pada kasus-kasus politik — terutama terhadap mereka yang vokal terhadap pemerintah atau dianggap terlalu dekat dengan kelompok politik tertentu.

Al-Suwaidan, yang sejak lama diasosiasikan dengan Ikhwanul Muslimin, pernah menghadapi sorotan semacam ini. Pada 2013, ia bahkan dipecat dari Al-Resalah TV setelah terang-terangan menyatakan afiliannya dengan organisasi tersebut.

Tahun lalu, ia juga didakwa karena dianggap menghina dua negara Arab di media sosial — tuduhan yang kemudian gugur di pengadilan. Apakah catatan ini menjadi dasar? Tidak ada yang tahu pasti.

Kekhawatiran Soal Kebebasan Berekspresi

Bagi banyak pengamat, kasus ini menyalakan lampu merah. Kuwait selama ini dikenal relatif lebih terbuka dibanding beberapa negara tetangganya di Teluk. Namun langkah mencabut kewarganegaraan seorang ulama populer — tanpa penjelasan — memicu kekhawatiran bahwa ruang ekspresi dan kritik semakin menyempit.

Sejak Komite Tinggi Investigasi Kewarganegaraan dibentuk, lebih dari 60 ribu orang kehilangan kewarganegaraannya. Angka yang sangat besar untuk negara kecil.

Kasus Al-Suwaidan menambah daftar nama besar yang terseret arus kebijakan tersebut.

Siapa Tarik al-Suwaidan?

Tak berlebihan jika dikatakan Al-Suwaidan adalah figur yang punya “massa” di dunia Arab. Dia adalah penulis puluhan buku tentang sejarah, kepemimpinan, hingga dakwah. Banyak di antara karyanya diterjemahkan ke Inggris dan Prancis. Selain itu, ia juga seorang pengusaha di bidang pendidikan dan media. Ceramah dan kuliahnya memiliki jutaan pengikut.

Pengaruh inilah yang membuat pencabutan kewarganegaraannya mendapat perhatian internasional. Ketika tokoh sebesar dia kehilangan identitas kenegarannya, pertanyaan besar pun muncul:

Jika seorang tokoh terkenal bisa dicabut kewarganegaraannya tanpa alasan, bagaimana dengan warga biasa?

Implikasi Lebih Luas Kuwait Cabut Kewarganegaraan

Konteks geopolitik penting dibaca dalam kasus ini. Hubungan Kuwait dengan gerakan Ikhwanul Muslimin sering naik-turun, sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah lama menekan tokoh-tokoh yang dinilai dekat dengan Ikhwan. Al-Suwaidan pernah secara terbuka mengkritik keduanya, menjadikannya target tuduhan politik.

Belum ada indikasi resmi bahwa pencabutan kewarganegaraan ini terkait hal tersebut — namun pola regional sulit diabaikan.

Episode yang Masih Misterius

Hingga kini, pemerintah Kuwait belum mengeluarkan pernyataan tambahan. Tidak ada klarifikasi, tidak ada dokumen hukum lanjutan. Dekrit itu berdiri sendiri sebagai keputusan final.

Namun bagi banyak orang, kisah ini belum selesai. Pertanyaan-pertanyaan tetap mengambang: Apakah alasan sebenarnya bersifat politik? Apakah ini sinyal bahwa Kuwait mengikuti pola negara Teluk lain dalam menekan oposisi? Ataukah ada aspek hukum lain yang belum dipublikasikan?

Yang pasti, pencabutan kewarganegaraan Tariq al-Suwaidan menjadi episode baru dalam dinamika politik dan hukum di kawasan Teluk — sebuah kisah yang mencampurkan antara kuasa negara, sensitivitas politik, dan nasib seorang ulama yang pengaruhnya melampaui batas negara.@esa

Sumber: Detik.Com