Kemendagri dukung penguatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), demikian komitmen tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri, terhadap pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini diungkapkan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan. Tito menjelaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil, makin strategis di era DTSEN. Data kependudukan Dukcapil menjadi fondasi utama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memverifikasi data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN.
“Data Dukcapil ini yang paling lengkap di Indonesia. Kami mencatat penduduk dari lahir, mati, menikah, pindah domisili, semua real-time. Setiap warga punya satu NIK dan tiga data biometrik: sidik jari, iris mata, dan wajah. Tingkat akurasinya tinggi banget — kemungkinan data sama itu satu banding sekian miliar,” jelas Tito, Selasa (15/7).
Peran Dukcapil Vital
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN resmi dipimpin BPS untuk membangun basis data sosial ekonomi nasional yang terintegrasi lintas kementerian. Sebelumnya, data bansos disusun sektoral oleh kementerian teknis seperti Kemensos atau BPJS Kesehatan — model ini rawan kesalahan input dan tumpang tindih kepentingan di lapangan.
Kini, mekanisme DTSEN mengandalkan kerja sama BPS, Dukcapil, Kemensos, dan BPJS Kesehatan. Dalam skema ini: BPS mengoordinasi survei sosial ekonomi dan validasi lapangan. Sedangkan Dukcapil menyuplai data kependudukan terbaru plus biometrik, memvalidasi agar tidak ada penduduk fiktif atau data ganda. Selanjutnya Kemensos dapat menetapkan penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan BPJS Kesehatan memverifikasi status kepesertaan JKN berbasis DTSEN.
“Proses update jalan terus karena data penduduk bergerak setiap waktu. Kami aktifkan Dukcapil di daerah, kepala daerah, dan Dinas Sosial supaya terus input data terbaru ke BPS,” tambah Tito.
Satu Data, Tepat Sasaran
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rapat menekankan pentingnya integrasi data lintas program agar subsidi pemerintah benar-benar jatuh ke orang yang tepat.
“Pak Presiden Prabowo inginnya satu data. Jadi data orang miskin di kesehatan, subsidi listrik, BBM, PKH, pupuk — harus sama. Karena itu basis datanya di BPS, supaya nggak ada data ganda,” ujar Budi.
Ia menegaskan, meskipun data terus diperbarui, validasi final tetap ada di tangan BPS sebagai sumber data yang sah.
Lewat DTSEN, pemerintah berharap akurasi pendataan PBI JKN meningkat signifikan. Tidak ada lagi penerima ganda atau ‘penduduk siluman’ yang menyedot anggaran negara secara tidak sah. Disinilah pentingnya Kemendagri dukung penguatan DTSEN.
Rapat lintas sektor ini juga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Ketua DJSN Nunung Nuryantono, dan perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes).@esa
Dari berbagai sumber
