Lebih dari 600 pasangan di Asuncion, ibu kota Paraguay, mengucap janji perkawinan secara serentak. Hal ini dilakukan dalam sebuah acara kawin massal yang digelar pemerintah pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Perkawinan di negara ini, sebagaimana kebanyakan negara, murni bersifat sipil. Tanpa ritual keagamaan mendahului untuk pengesahan. Meskipun di akhir acara beberapa pemuka agama tetap memberikan berkat secara simbolik.
Program ini merupakan bagian dari kampanye nasional bertajuk “United by Love and Protected by Law” . Disatukan Cinta dan Dilindungi Hukum. Kalau di Indonesia kerap digunakan istilah sah secara agama dan negara. Tujuan kawin masal ini sederhana namun penting, yaitu membantu pasangan-pasangan yang selama ini hidup bersama tanpa ikatan hukum karena alasan ekonomi atau birokrasi. Agar mereka bisa memperoleh status perkawinan resmi dari negara.
Bagi banyak orang, menikah bukan soal romantika semata. Tanpa status hukum, pasangan tidak bisa mengakses hak-hak dasar seperti jaminan sosial, pensiun, maupun warisan. Karena itu, negara turun tangan.
“Sudah saatnya kami melakukan perkawinan,” ujar Jonathan Garay, yang telah hidup bersama pasangannya, Fiorella Rivera, selama enam tahun. “Kami dapat kesempatan, ya kami ambil,” tambah Fiorella. Bagi mereka, yang terpenting adalah “memformalkan semuanya.”
Kawin Massal Gencar Dilakukan
Pemerintah memprioritaskan pasangan-pasangan yang telah lama hidup bersama dan tergolong rentan. Hampir setengah dari peserta bahkan membawa anak-anak mereka ke dalam arena pernikahan. Gedung olahraga nasional di Asuncion pun dipenuhi pasangan dengan busana beraneka warna, sementara keluarga menyaksikan dari tribun.
Dalam beberapa bulan terakhir, kawin massal serupa juga digelar di berbagai wilayah Paraguay. Termasuk Ciudad del Este dan Boqueron. Di Boqueron, untuk pertama kalinya pasangan dari komunitas adat menikah secara gratis melalui skema ini.
Direktur komunikasi Kantor Pencatatan Sipil Paraguay, Roque Strubing, mengatakan bahwa tingginya antusiasme menunjukkan satu hal. “Paraguay percaya pada cinta, percaya pada keluarga, dan percaya pada pentingnya formalisasi pernikahan.” Meskipun ada kehadiran pemuka agama memberi berkat bagi sebagian pasangan. Inti acara tetaplah perkawinan sipil. Negara hadir sebagai pihak yang mengesahkan, bukan agama. Dalam konteks ini, Paraguay menawarkan gambaran menarik: perkawinan tidak harus dimulai dari altar, tetapi bisa berangkat dari meja negara—demi perlindungan hukum, martabat keluarga, dan masa depan anak-anak.
Kalau kita refleksikan dengan kondisi di Indonesia, pasangan beda agama menghadapi kendala pencatatan. Sementara di Paraguay, melalui perkawinan sipil. Faktor agama tidak jadi penghalang untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Karena pengesahan ada di tangan negara melalui pencatatan sipil. Data terpenting adalah status “belum terikat perkawinan” sehingga tidak ada penghalang hukum. Jadi pasangan beda agama, tak perlu sampai bersusah payah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal larangan perkawinan beda agama yang dianggap diskriminatif.
Sumber: Ramiro Barreiro, AP News
