Jakarta: Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Pesan disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi saat membuka Rapat Perencanaan Program dan Anggaran 2026–2027, Senin, 16 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, Ditjen Dukcapil memaparkan target peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk), perluasan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembangunan Data Center Tier 3 sebagai fondasi transformasi layanan publik.
Mengacu pada RPJMN dan Renstra 2025–2029, target 2026 ditetapkan lebih visioner. Indeks kualitas layanan Adminduk ditargetkan mencapai 77, dengan 275 daerah masuk kategori “Sangat Baik”. Aktivasi IKD dipatok 20 persen dari total wajib KTP.
“Digitalisasi menjadi keniscayaan. IKD harus menjadi wajah baru pelayanan publik kita,” kata Teguh.
Target layanan lainnya meliputi penerbitan 745 ribu akta kelahiran, 425 ribu akta kematian, 1,36 juta akta perkawinan, dan 50 ribu akta perceraian. Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan bertambah 372 ribu keping, sementara Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) difasilitasi di 15 daerah.
Dari sisi infrastruktur teknologi, Dukcapil menyiapkan pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta, penyediaan 22 juta blangko KTP-el, dua juta lisensi Automated Biometric Identification System (ABIS), serta penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 di pusat dan daerah.
Rancangan Awal TA 2027
Rapat juga membahas rancangan awal Tahun Anggaran (TA) 2027 beserta sejumlah tantangan. Pertama, pemerataan layanan digital, termasuk memastikan aktivasi IKD menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kedua, integrasi data lintas sektor melalui penguatan pemadanan data kependudukan dengan sistem sosial-ekonomi dan statistik hayati.
Ketiga, penguatan infrastruktur TIK. “Kita harus menjaga keamanan data melalui standar ISO 27001, memperkuat data center, serta memperluas jaringan komunikasi hingga ke daerah perbatasan,” ujar Teguh.
Keempat, pelayanan inklusif melalui jemput bola, fasilitasi GISA, dan penerbitan dokumen bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kompetensi dan integritas aparatur Dukcapil di pusat maupun daerah menjadi keharusan.
“Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Teguh juga mengingatkan jajarannya agar berpedoman pada indikator dan target kinerja RPJMN serta Renstra 2025–2029 dalam menyusun usulan kegiatan dan belanja, termasuk mematuhi standar biaya serta melengkapi data dukung berupa TOR dan RAB.
Ia menekankan pendekatan berbasis outcome agar setiap program berdampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi pinjaman luar negeri untuk penguatan sarana dan prasarana TIK, baik di pusat maupun daerah, juga menjadi perhatian.
Untuk kegiatan kontrak tahun jamak (multi-years), ia meminta agar dianggarkan dalam TA 2027. “Rumuskan rencana kegiatan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel. Akuntabilitas dimulai dari tahap perencanaan,” pesannya.
Di akhir arahannya, Teguh berharap rencana kerja TA 2026 dan TA 2027 menjadi warisan kerja yang membanggakan. “Bukan hanya untuk Ditjen Dukcapil, tetapi untuk bangsa,” katanya.
