Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam penanganan diskriminasi, yang merupakan bagian dari perlindungan HAM. Regulasi yang ada—seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Ketika Harus Kawin ke Hongkong Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara slametan perkawinan anak seorang kawan yang kebetulan tokoh nasional di daerah tanah abang. Kedua
Bayangkan sebuah negara yang sedang berupaya mengejar keadilan: dua tersangka korupsi diduga melarikan diri ke luar negeri, paspor mereka dicabut — langkah administratif yang lumrah.
Pendidikan tak pernah sepenuhnya netral. Di balik setiap kurikulum selalu tersimpan pandangan tentang manusia, masyarakat, dan Tuhan. Karena itu, politik pendidikan agama bukan sekadar soal
Catatan kecil masalah kewarganegaraan & kependudukan Pemerintah Hindia Belanda secara politik menerapkan diskriminasi dengan menggolongkan warga masyarakat dalam: Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan Bumiputera
Belakangan tersiar kabar bahwa banyak siswa dan guru mengeluhkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dianggap terlalu padat. Materi yang harus dipelajari tidak hanya banyak, tapi
atatan Sembilan Belas tahun berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai
Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ? Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok pasca-kemerdekaan bukan hanya soal diplomasi, tapi juga soal identitas dan kewarganegaraan. Perbedaan asas kewarganegaraan—ius soli di Indonesia dan ius sanguinis di
Indonesia berada di “Cincin Api Pasifik”, wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan longsor. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kerentanan terhadap
Pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jaminan ini
Publik geram soal tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR. Ditambah lagi ketidakpekaan anggota dewan, di tengah-tengah kondisi rakyat yang tidak sedang
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
