Kasus Julio Torres, seorang veteran Korps Marinir Amerika Serikat yang pernah bertugas di Irak, menggambarkan dilema serius yang dihadapi ribuan veteran non-warga negara di Amerika
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan aturan baru terkait prosedur perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Aturan baru imigrasi ini
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan dalam kebijakan imigrasi. Kali ini menyasar pekerja migran, lewat program visa kerja H-1B. Rancangan aturan baru tersebut diumumkan
Hai, para pencari keseimbangan kerja dan hidup! Masih merasa burnout di penghujung 2025? Jangan khawatir, Surat Keputusan Bersama alias SKB 3 Menteri sudah terbit. Jadi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ponorogo kembali mencatat sebuah perkembangan penting dalam implementasi hak-hak sipil warga negara. Disdukcapil setempat melaporkan adanya peningkatan permohonan perubahan
Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (statelessness) merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola kewarganegaraan global. Seorang anak yang tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun menghadapi
Jutaan orang di dunia hidup tanpa kewarganegaraan, dan yang lebih memprihatinkan, sepertiganya adalah anak-anak. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, tidak bisa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, tengah menyiapkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Diantara
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menilai program Kampung Pancasila yang dijalankan di Surabaya efektif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Program ini bahkan diapresiasi sebagai
Tahukah kamu, ada sejumlah negara yang secara resmi menjual paspor dan kewarganegaraan lewat skema investasi? Program ini dikenal sebagai citizenship by investment (CBI) dan sedang
Komisi XIII DPR RI membuka pintu lebar-lebar bagi aspirasi masyarakat perkawinan campuran. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca). Pada
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025. Perkaranya adalah terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sidang diadakan pada
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
