Pada 17 November 2025, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) atau Komite Penghapusan Diskriminasi Ras PBB membuka sesi ke-116 di Jenewa, Swiss. Pertemuan
Perkawinan lintas kewarganegaraan atau biasa disebut perkawinan campuran semakin banyak terjadi di era keterbukaan ini. Berdasar catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Jika tiga artikel sebelumnya menelusuri kerentanan kewarganegaraan, desain hukum, serta skala dan respons negara terhadap statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel keempat ini mengajak pembaca
Pemerintah menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) dan penghapusan diskriminasi kini menjadi fondasi utama arah pembangunan Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas,
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini
Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan sepanjang tahun 2026. Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Tujuannya adalah membantu keluarga miskin
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Melalui memo internal yang dirilis awal Desember 2025. Melalui U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Pemerintah Amerika tangguhkan
Pada tahun 2026, paspor kedua bukan cuma milik miliarder atau diplomat. Saat ini, dunia sudah makin terbuka, dan sejumlah negara justru aktif mengundang warga baru.
Hari ini menjadi momen yang tepat untuk kembali menyoroti peran penting kaum muda dalam dinamika kependudukan dunia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
Pemerintah Jepang tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan perketat aturan kewarganegaraan. Hal ini akan berpengaruh pada proses perpindahan kewarganegaraan bagi warga asing. Rencana ini mencakup
Jika dua artikel sebelumnya membedah kerentanan kewarganegaraan dan arsitektur hukum yang melahirkan statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel ketiga ini melihat siapa, berapa, dan bagaimana
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
