Implementasi, Pelemahan Institusi, & Tantangan Negara Hukum (2)
Melanjutkan pembahasan bagian pertama. Bagian kedua artikel ini memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi politik hukum pemberantasan korupsi. Serta perubahan arah kebijakan yang terjadi dalam perjalanan Reformasi. Pembahasan masih bersumber dari Bab 1, yang menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum antikorupsi telah dibangun dengan cukup kuat. Namun praktik politik hukum justru memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang […]
Politik Hukum: Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi (1)
Bab 1 buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Membuka pembahasan dengan isu yang sangat sentral dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-1998, yakni pemberantasan korupsi. Korupsi ditempatkan bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum biasa. Melainkan sebagai persoalan struktural yang mengancam sendi-sendi negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembahasan bab ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana […]
Statelessness sebagai Produk Hukum dan Sejarah
Jika tiga artikel sebelumnya menelusuri kerentanan kewarganegaraan, desain hukum, serta skala dan respons negara terhadap statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel keempat ini mengajak pembaca melangkah lebih jauh. Bukan sebagai anomali, melainkan melihat statelessness sebagai produk hukum, sejarah, dan desain negara. Artikel ini adalah bagian keempat dari pembacaan atas dokumen“Regional Overview: Southeast Asia” yang diterbitkan […]
UNHCR: Ada 2,62 Juta Stateless di Asia-Pasifik
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini mengungkap bahwa kawasan Asia dan Pasifik masih menjadi rumah bagi 2,62 juta orang tanpa kewarganegaraan (stateless). Atau 58 persen dari total populasi stateless global. Dari jumlah tersebut, 1,53 juta adalah […]
Statelessness di Asia Tenggara: Angka, Kerentanan, Janji Negara
Jika dua artikel sebelumnya membedah kerentanan kewarganegaraan dan arsitektur hukum yang melahirkan statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel ketiga ini melihat siapa, berapa, dan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara merespons persoalan statelessness secara aktual. Artikel ini disusun sebagai bagian dari pembacaan atas dokumen “Regional Overview: Southeast Asia”. Dokumen yang diterbitkan oleh Statelessness and Equality in […]
Kewarganegaraan yang Rentan: Celah Struktural di Asia Tenggara
Dalam diskursus tentang statelessness di Asia Tenggara, perhatian sering kali tertuju pada negara-negara dengan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif secara terbuka. Baik yang berbasis etnis, ras, maupun agama. Namun, fokus semata pada absennya hukum atau praktik eksklusi yang terang-terangan. Kerap menutupi persoalan yang lebih subtil: kewarganegaraan yang rentan. Kondisi kerentanan kewarganegaraan yang lahir dari desain hukum […]
Asia Tenggara dan Statelessness: Hukum Kewarganegaraan
Pembahasan mengenai Asia Tenggara dan statelessness tidak bisa dilepaskan dari satu fondasi utama: hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara. Cara sebuah negara mendefinisikan siapa yang diakui sebagai warga negara dan orang asing. Hal tersebut sangat menentukan, apakah seseorang akan memperoleh status hukum penuh. Atau justru terperangkap dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Artikel ini disusun sebagai hasil pembacaan […]
Modul Pengantar Statistik Hayati
Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik hayati yang andal. AKPSH merupakan singkatan dari Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Adminduk kini dikenal sebagai Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Namun belakangan tampaknya ditambah kata “Percepatan” sebagai kata terdepan. Dokumen ini dilatarbelakangi […]
Konsekuensi Statelessness pada Anak
“I question my very existence, my very essence of being human. We don’t want to live or die as ghosts.” 1 Kutipan ini berasal dari kesaksian seorang anak tanpa kewarganegaraan yang menggambarkan kehilangan paling mendasar dari manusia: pengakuan atas keberadaan dan kemanusiaannya. Dalam buku Opening Doors for Children: Prevention of Childhood Statelessness, Bab IV berjudul […]
Pendaftaran Kelahiran dan Pencegahan Statelessness Anak
“Without a birth certificate, you don’t exist in the eyes of the state.”— Filippo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif pencatatan sipil. Melainkan bukti hukum pertama atas keberadaan seorang anak. Melalui akta kelahiran, negara mengakui identitas, asal-usul, dan status kewarganegaraan seseorang. Tanpa pendaftaran kelahiran, seorang anak berisiko besar menjadi stateless karena […]
Kerangka Hukum Internasional Pencegahan Statelessness Anak
“No child should be born stateless.”— António Guterres, saat menjabat sebagai Komisaris Tinggi UNHCR. Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan prasyarat bagi seseorang untuk diakui, dilindungi, dan memperoleh hak-hak dasarnya. Dalam konteks anak-anak, ketiadaan kewarganegaraan akan berimplikasi langsung pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kerangka hukum internasional berperan fundamental dalam […]
Pengantar Statelessness: “Pintu Dunia Tertutup Bagiku”
Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (statelessness) merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola kewarganegaraan global. Seorang anak yang tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun menghadapi hambatan mendasar: tidak memiliki akta kelahiran, terhalang mengakses pendidikan, tidak memperoleh layanan kesehatan, serta hidup dalam ketidakpastian dan kerentanan terhadap penahanan maupun eksploitasi. Pengantar statelessness ini merupakan bagian pertama dari […]
Integrasi Nasional dan Keberagaman (Seri Pkn 4)
Indonesia adalah negara besar, dengan 17.000 pulau, berpenduduk 270 juta jiwa, ratusan etnis dan bahasa. Bayangkan jika tidak ada yang menyatukan semua perbedaan ini — bisa jadi kita bukan lagi “Indonesia”, melainkan sekumpulan kelompok yang saling curiga dan terpisah. Di sinilah integrasi nasional hadir sebagai solusi. Integrasi nasional adalah proses menyatukan seluruh elemen bangsa menjadi […]
Identitas Nasional (Seri Pkn 3)
Bayangkan kamu sedang berada di luar negeri. Saat seseorang bertanya, “Kamu dari mana?” tentu kamu akan menjawab, “Saya dari Indonesia.” Jawaban sederhana itu sebenarnya lahir dari sesuatu yang lebih besar: identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri kolektif sebuah bangsa. Sama seperti seseorang memiliki identitas diri (nama, alamat, agama, jenis kelamin), bangsa pun punya identitas […]
Pendidikan Kewarganegaraan Penting? (Seri Pkn 2)
Kenapa Pendidikan Kewarganegaraan Penting untuk Masa Depan Indonesia? Pertama, pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan sekadar pelajaran hafalan tentang Pancasila, UUD 1945, atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. PKn adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa — membekali warga agar mampu hidup bersama secara damai, adil, dan demokratis di tengah perubahan dunia yang cepat. Lebih dari Sekadar […]
Warga Negara Cerdas dan Baik (Seri Pendidikan Kewarganegaraan-1)
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sering dianggap sekadar mata kuliah wajib yang harus diselesaikan. Padahal, PKn adalah pelajaran tentang keindonesiaan. Yakni proses membentuk diri menjadi pribadi dengan kepribadian Indonesia, rasa kebangsaan yang kuat, dan cinta tanah air yang mendalam. Seorang sarjana atau profesional sejati bukan hanya ahli di bidangnya, tetapi juga smart and good citizen. Warga negara […]
Kita Semua Pernah (dan Akan) Rentan
Coba pikirkan sebentar—siapa yang ada di kepala Anda saat mendengar istilah kelompok rentan? Mungkin orang dengan disabilitas, lansia, atau mereka yang hidup di garis kemiskinan. Bisa jadi Anda juga membayangkan komunitas terdiskriminasi, atau suku yang tinggal di daerah terisolir. Semua jawaban itu tidak salah, tapi bukankah kita semua, pada titik tertentu, pernah berada di posisi […]
