JAKARTA, IKI
Dunia hampir seabad belum mengalami resesi separah sekarang dipicu oleh pandemi covid19. Kerusakan kesehatan, kesejahteraan dan keamanan pekerjaan manusia menurun tajam.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah luar biasa, untuk memperkuat sistem kesehatan negara melalui program bantuan sosial, untuk mengamankan pendapatan warga negara, mendukung bisnis dan menstabilkan pasar keuangan.
Program jaring pengaman yang diluncurkan pemerintah sejak pandemi covid19 terdapat beberapa kendala pada saat program itu digulirkan mulai tingkat desa hingga masyarakat miskin perkotaan.
Bantuan sosial yang digulirkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menemui kendala ketika bantuan diimplementasikan. Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan sebagian warga belum menerima bantuan karena tidak memiliki identitas kependudukan misalnya KTP atau Kartu Keluarga.
Masyarakat miskin perkotaan yang menempati lapak barang bekas kawasan Pondok Labu Jakarta Selatan misalnya. Sebagian dari dari mereka mendapat bansos, sementara warga lain tanpa identitas tidak menerima bansos. Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI yang selama ini dikenal bermitra dengan pemerintah memfasilitasi dokumen kewarganegaraan, dan dokumen kependudukan bagi komunitas pemulung yang kerap terlupakan.
Pada Minggu (2 Mei 2021) para peneliti senior IKI KH. Saifullah Ma`shum, Swandy Sihotang, Mahendra Kusumatra membagikan paket sembako kepada pemulung Pondok Labu, tidak jauh dari pemukiman elite Pondok Indah Jakarta Selatan.
Pembagian sembako oleh IKI kepada pemulung Pondok Labu, pemulung Rawa Lumbu Bekasi maupun Himpunan Tuna Netra (Himatra) Tangerang Raya, dalam rangka menyonsong hari besar Idul fitri 2021.
Sebagian dari mereka telah berprofesi sebagai pemulung Pondok Labu sejak 30 tahun lampau.
Meski demikian tidak terjadi lompatan kelas sosial ekonomi secara signifikan, ujar Karni relawan IKI.(HB@yi1182006)
