Indonesia kini memperkenalkan sebuah kebijakan imigrasi baru bernama Global Citizenship of Indonesia (GCI)—sebuah skema izin tinggal permanen tanpa batas waktu yang ditujukan bagi orang asing
Ketika kita mengurus akta kelahiran anak, KTP elektronik, perpindahan domisili, hingga pencatatan kematian seseorang, sering kali kita membayangkannya sebagai urusan “dukcapil” biasa. Padahal, di balik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Januari 2025 untuk menolak pilihan “tidak beragama” . Baik dalam kolom agama di KTP maupun KK. Hal ini kembali
Pemerintah resmi memperkenalkan kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI). Ini adalah jawaban atas perdebatan panjang mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Kebijakan diumumkan oleh Menteri
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun layanan administrasi kependudukan yang modern dan mudah diakses. Di bawah kepemimpinan
Setiap tahun salah satu kegiatan yang rutin diadakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai Kabupaten dan Kota adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Termasuk Dukcapil
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat membuka layanan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang bagi warga terdampak korban kebakaran di Jalan Tomang Banjir
Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan atau Convention Against Discrimination in Education (1960). Merupakan instrumen HAM internasional pertama yang secara khusus menetapkan standar global mengenai hak
Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu mengurus kurang lebih 100 dokumen
Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP). Menyelenggarakan workshop dengan tema: “Transformasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Strategi Internalisasi Nilai Pancasila bagi
Sekarang mau cetak Kartu Keluarga (KK) nggak perlu repot ke kantor Dukcapil lagi. Tinggal buka HP, isi data, tunggu file masuk ke e-mail atau SMS,
Upaya memastikan Akal Imitasi (AI) bekerja tanpa bias semakin mendapat perhatian global, termasuk di Eropa. Portugal menjadi salah satu negara yang bergerak cepat dengan membekali
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Sebuah keputusan penting datang dari Washington, D.C. pada 1 November 2025. Hakim Federal Colleen Kollar-Kotelly menolak upaya Presiden Donald Trump untuk mewajibkan bukti kewarganegaraan dalam
Kabupaten Jember kembali menjadi tuan rumah bagi ribuan mahasiswa dalam program KKN Kolaboratif 2025. KKN kali ini mengusung tema “Desa Cinta” (Desa Cerdas, Inklusif, dan
Pencegahan statelessness pada anak memerlukan fondasi hukum yang kuat, sistem administrasi kependudukan yang fungsional, dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak anak. Bab V dalam
Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik hayati yang andal. AKPSH merupakan
Kasus kewarganegaraan yang dialami Nur Amira (37) kembali menjadi perhatian publik setelah ia ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Sumatera
Setahun telah berlalu sejak Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemendagri. Dalam lingkup sebagai Tim Nasional Stranas AKPSH meluncurkan Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Mobilitas global yang semakin tinggi dan meningkatnya pernikahan lintas negara membuat isu kewarganegaraan ganda kembali mengemuka. Dalam sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah
The Japan Times baru-baru ini memuat sebuah tulisan reflektif oleh Jon Heese. Mantan anggota Majelis Kota Tsukuba dan kini anggota Majelis Prefektur Ibaraki. Refleksinya berjudul
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
