Biasanya orang tua baru mengurus akta kelahiran setelah bayinya lahir, sering kali sambil kurang tidur dan bolak-balik ke kantor layanan. Di Surabaya, prosesnya dimulai lebih awal. Lewat program Bunda Jelita Surabaya, dokumen kependudukan anak sudah disiapkan sejak ibu masih hamil.
Bunda Jelita adalah singkatan dari Bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya ini menggabungkan pendampingan keluarga dengan pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari masa kehamilan sampai kelahiran.
Negara yang Datang ke Warga
Kuncinya adalah pola jemput bola. Warga tidak perlu datang ke kantor layanan, karena pemerintah yang hadir di tempat warga membutuhkannya.
Pendekatan ini mendapat apresiasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang menyebutnya sebagai praktik baik pelayanan publik. DPRD Surabaya juga memberi penilaian positif. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menilai program ini memangkas proses yang selama ini terpisah-pisah. Layanan tidak lagi dimulai setelah bayi lahir, tetapi sudah disiapkan sejak masa kehamilan.
Dikutip dari situs resmi Dukcapil Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, sependapat. “Negara harus hadir mendekat, bukan menunggu didatangi,” ujarnya. “Administrasi kependudukan diurus sejak awal, sehingga saat bayi lahir, hak identitasnya langsung terpenuhi.”
Akta Lahir, Pintu Pertama Hak Anak
Kenapa harus secepat itu? Menurut Teguh, akta kelahiran adalah identitas hukum pertama seorang anak. Dari dokumen inilah anak bisa mengakses berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, sampai pendidikan.
“Semakin cepat diterbitkan, semakin cepat negara melindungi hak anak,” tegasnya.
Bunda Jelita Surabaya Gandeng 66 RS, 136 Bidan, dan 63 Puskesmas
Kekuatan Bunda Jelita Surabaya ada pada kolaborasinya. Disdukcapil Surabaya bekerja sama dengan 66 rumah sakit, 136 praktik bidan mandiri, dan 63 puskesmas.
Berkat jaringan ini, tiga dokumen sekaligus bisa diterbitkan dalam satu proses, yaitu Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Orang tua tidak perlu mengurusnya satu per satu.
Ditjen Dukcapil melihat pola ini sebagai perubahan cara melayani, dari yang semula reaktif menjadi proaktif. Teguh pun mendorong daerah lain untuk belajar dari Surabaya, dengan penyesuaian sesuai karakter wilayah masing-masing.
Agar Lebih Banyak Warga Tahu
Masih ada pekerjaan rumah, yaitu sosialisasi. Teguh setuju dengan masukan DPRD agar informasi program ini diperluas lewat kelurahan dan posyandu, yang paling dekat dengan para ibu hamil.
“Inovasi secanggih apa pun tidak ada artinya kalau warga tidak tahu,” katanya.
Ditjen Dukcapil akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
