Anak-anak tanpa kewarganegaraan hidup tanpa identitas hukum, tanpa perlindungan negara, dan tanpa masa depan yang pasti. Dampaknya menjalar ke berbagai aspek kehidupan — ekonomi, sosial, budaya, hingga psikologis — dan dirasakan bukan hanya oleh individu, tetapi juga keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Tanpa akta kelahiran atau dokumen resmi, mereka tak bisa mendaftar di sekolah, mengikuti ujian nasional, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Pintu pendidikan tertutup rapat, dan bersamanya, semua peluang untuk pekerjaan layak, kemandirian ekonomi, dan partisipasi sosial. Yang lebih tragis, ketiadaan dokumen ini kerap menurun lintas generasi: anak-anak yang lahir dari orang tua tanpa status hukum cenderung mengulangi nasib yang sama—terlahir tanpa diakui, tumbuh tanpa perlindungan, dan mati tanpa jejak.

Kemiskinan Struktural hingga Dampak Psikologis

Kondisi ini memperparah kemiskinan struktural. Keluarga stateless tidak bisa mengakses bantuan sosial, memiliki properti, membuka rekening bank, atau bekerja secara legal. Banyak yang terpaksa menerima pekerjaan informal dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan tanpa jaminan keselamatan. Anak-anak pun sering dipaksa bekerja sejak dini—di pabrik, ladang, atau bahkan jalanan—menjadi sasaran empuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Tanpa suara hukum, mereka tak punya tempat mengadu.

Akses terhadap layanan kesehatan pun menjadi barang mewah. Fasilitas publik sering menolak memberikan imunisasi, perawatan ibu hamil, atau penanganan darurat hanya karena pasien tak bisa menunjukkan identitas. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa dicegah justru menyebar, dan kematian anak—yang sebenarnya dapat dihindari—menjadi hal yang biasa.

Di balik semua ini, luka terdalam justru bersifat psikologis. Anak-anak stateless tumbuh dengan rasa malu, keraguan diri, dan pertanyaan eksistensial yang menghantui: Apakah aku benar-benar ada? Mereka dieksklusi dari ruang publik, dilarang bermain di taman kota, dijauhi teman sebaya, dan kerap diperlakukan sebagai “orang asing” di tanah kelahirannya sendiri. Dalam banyak kasus, trauma ini berlangsung seumur hidup, mengikis rasa percaya diri dan harapan akan masa depan.

Perempuan dan anak perempuan menghadapi beban ganda. Dalam masyarakat yang patriarkal, ketidakpastian status hukum sering kali direspons dengan memaksa mereka menikah muda—seolah pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal, praktik ini justru memperdalam ketimpangan gender, memutus pendidikan, dan menutup akses terhadap kesehatan reproduksi serta kemandirian ekonomi.

Lebih jauh, statelessness merenggut hak paling mendasar dalam masa kanak-kanak: rasa aman. Banyak anak hidup dalam ketakutan akan pengusiran, penahanan sewenang-wenang, atau kekerasan aparat. Keluarga mereka bisa ditangkap berulang kali hanya karena tak mampu membuktikan identitas—meski telah tinggal di suatu wilayah selama puluhan tahun. Dalam konteks konflik etnis atau politik, statelessness bahkan menjadi alat pengucilan sistematis yang berujung pada kekerasan negara.

Himbauan Pencegahan Statelessness

Namun, semua ini bukan takdir. Seperti ditegaskan oleh UNHCR, OSCE, dan berbagai lembaga hak asasi, statelessness pada anak-anak sepenuhnya dapat dicegah. Kuncinya sederhana namun revolusioner: pastikan setiap kelahiran didaftarkan, hapus diskriminasi dalam hukum kewarganegaraan, dan jamin hak setiap anak untuk diakui di hadapan hukum—tanpa memandang latar belakang orang tua, etnis, agama, atau status migrasi.

Sebab pada akhirnya, seperti kata anak yang bersaksi di awal: “Kami tidak ingin hidup atau mati sebagai hantu.” Setiap anak berhak atas nama, identitas, dan pengakuan bahwa keberadaannya—sekecil apa pun di mata negara—berarti di mata kemanusiaan.